Di Tengah Pemotongan Dana Transfer Pusat, Pemkot Putar Otak Naikkan PAD

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pem­kot) Serang terus berupaya mencari cara untuk menjaga stabilitas ke­uangan daerah di tengah berku­rangnya dana transfer dari peme­rintah pusat.

Melalui rapat koordinasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Senin (20/10), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan untuk mem­bahas strategi dan potensi pening­katan pendapatan di tahun 2026.

Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menekankan pentingnya kekom­pakan antar-OPD dalam me­ng­antisipasi dampak pemotongan dana transfer pusat yang mencapai Rp186 miliar.

“Saya mengajak seluruh OPD untuk bekerja keras, membahas kendala dan potensi ke depan secara tuntas. Saya juga menekankan pentingnya kekompakan antar-OPD agar bisa saling mengisi, walaupun bukan kewenangannya, tetap memberikan saran dan masukan,” ujarnya.

Budi menegaskan, meskipun meng­hadapi tekanan fiskal akibat pemang­kasan dana dari pusat, target PAD tahun 2026 tetap akan dinaikkan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan pemotongan anggaran sebagai alasan untuk menunda pembangunan.

“Titik utama dari pertemuan hari ini adalah, meskipun ada pemotongan dana dari pusat, kita tetap berjuang agar pembangunan Kota Serang bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Selain itu, Pemkot juga akan menggali sumber pendapatan baru dari sektor yang selama ini belum tergarap optimal. Salah satunya melalui pengelolaan parkir di berbagai event yang diselenggarakan di Kota Serang.

“Kita bahas potensi-potensi seperti parkir event, PBG, hingga PBB. Salah satu kendala di PBB adalah banyaknya transaksi jual-beli tanah yang belum dibalik nama SPPT-nya. Sekarang sistemnya akan dibuat online agar lebih cepat dan mudah,” tutur Budi.

Ia juga menyinggung adanya tunggakan pembayaran dari penyewa aset milik daerah yang masih belum diselesaikan. “Ada beberapa penyewa Barang Milik Daerah (BMD) yang belum bayar, ini sedang kita kejar,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang Hari W. Pamungkas mene­gaskan, langkah optimalisasi PAD ini menjadi prioritas utama untuk menutup kekurangan akibat pe­motongan dana transfer.

“Untuk persiapan di 2026, Pak Wali Kota dan seluruh pimpinan OPD dikumpulkan untuk membahas target dan potensi PAD agar kita bisa mengantisipasi penurunan dana transfer dari pusat,” ujar Hari.

Hari menjelaskan, Pemkot Serang menargetkan optimalisasi PAD dapat menutup kekurangan Rp186 miliar tersebut. Bahkan, diharapkan mampu menghasilkan surplus pendapatan untuk menopang program pem­bangunan.

“Targetnya kita bisa menutupi kekurangan dana transfer dari pusat sebesar Rp186 miliar. Dengan peningkatan PAD, diharapkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD bisa terealisasi sepenuhnya,” katanya.

Menurut data Bapenda, hingga September 2025 realisasi pajak daerah telah mencapai 76 persen atau sekitar Rp249 miliar. Sektor pajak air tanah menjadi penyumbang tertinggi dengan capaian 109 persen, disusul pajak jasa listrik, PBB, dan pajak online lainnya yang rata-rata men­dekati 90 persen.

Sumber: