200 Ton Sampah Kabupaten Serang Masuk Kota Serang

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemkot Serang bersama Pemkab Serang resmi menjalin kerja sama peman­faatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cilowong sebagai solusi penanganan sampah regional. Kerja sama tersebut ditandai dengan penanda­tanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Aula Setda Lantai 1 Pemkot Serang, Selasa (30/12).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala DLH Kota Serang Farach Richi, Ke­pala DLH Kabupaten Serang Sarudin disaksikan Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, dan Sekretaris Dae­rah Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, serta para asisten daerah dari kedua pemerintah daerah.

Melalui kerja sama ini, seba­nyak 200 ton sampah per hari dari Kabupaten Serang akan dikelola di TPA Cilowong sela­ma dua tahun, terhitung mulai 2026 hingga 2027.

Sekretaris Daerah Kota Se­rang, Nanang Saefudin, me­ngatakan kerja sama ini me­rupakan bagian dari upaya bersama pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat, sekaligus menindaklanjuti arahan Gubernur Banten.

“Kerja sama ini direncanakan berlangsung selama dua tahun, yakni 2026–2027. Untuk jumlah retribusi, secara teknis akan dihitung oleh Dinas Lingku­ngan Hidup. Namun secara gambaran, jika per hari sekitar 200 ton, maka estimasi retri­busi yang diterima mencapai sekitar Rp14 miliar per tahun,” ujarnya. 

Selain retribusi, Pemkot Serang juga akan menerima bantuan keuangan sebesar Rp600 juta per tahun, yang dialokasikan untuk pengadaan satu unit ambulans serta ban­tuan bagi lima masjid atau tempat ibadah di sekitar wila­yah terdampak.

Nanang menegaskan, selu­ruh penerimaan tersebut akan digunakan kembali untuk men­dukung pengelolaan sam­pah di TPA Cilowong. 

“Retribusi itu akan kembali ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung penge­lolaan sampah. Jadi manfaat­nya langsung dirasakan,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan kerja sama, Pemkot Serang memas­tikan pendekatan persuasif dilakukan sejak awal. Sosiali­sasi telah dilakukan dengan melibatkan Pemkab Serang, Pemkot Serang, tokoh masya­rakat, hingga tokoh agama.

“Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kami mengan­tisipasi potensi penolakan. Masyarakat akan menerima kompensasi dampak negatif (KDN) yang nilainya diper­kirakan sekitar Rp1,1 mi­liar per tahun,” kata Nanang.

Ia menambahkan, teknis pembagian dan wilayah pene­rima kompensasi akan dijelas­kan lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemkot Serang hanya menyampaikan garis besar kebijakan.

Nanang juga menekankan pentingnya kelayakan armada pengangkut sampah agar tidak menimbulkan gangguan. “Kami sudah sampaikan agar kendaraan pengangkut harus layak dan tertutup dengan baik. Keluhan masyarakat sebelumnya adalah soal bau, sehingga ini menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Untuk menjamin transpa­ransi, seluruh kendaraan pengangkut juga akan melalui timbangan resmi. “Rata-rata satu kendaraan mengangkut sekitar tiga ton. Dari situ bisa dihitung retribusi dan kom­pensasinya secara objektif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, menyatakan kerja sama ini merupakan solusi konkret atas persoalan sampah yang selama ini dihadapi daerahnya.

Sumber: