Imbas Pemotongan TKD, Pemkot Pastikan Efisiensi Anggaran

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan akan melakukan sejumlah lang­kah efisiensi anggaran pada tahun mendatang. Kebi­jakan itu merupakan dampak dari penurunan dana transfer pusat serta penyesuaian be­lanja daerah, termasuk pada komponen Tambahan Peng­hasilan Pegawai (TPP/TKD) ASN. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS tahun ini tetap berpedoman pada arah kebi­jakan kepemimpinan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, dan Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia. Program-pro­gram prioritas yang telah di­tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mene­ngah Daerah (RPJMD) tetap menjadi pijakan dalam pe­ngang­garan.

“Dokumen KUA-PPAS ini merupakan cerminan janji politik kepala daerah. Ada beberapa program utama yang menjadi fokus, seperti pem­bangunan Alun-Alun Kota Serang, program Serang Me­nyala untuk penerangan jalan umum (PJU), Serang Cerdas, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi Kota Serang yang melanjutkan pen­didikan ke perguruan ting­gi, meskipun kuotanya terbatas,” ungkapnya, Rabu (5/11).

Namun demikian, kondisi keuangan daerah tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan. Nanang menyam­pai­kan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah di Indo­nesia mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Kota Serang.

“Kita mengalami penurunan hampir sekitar Rp186 miliar. Ini tentu berdampak langsung pada kemampuan fiskal kita,” jelasnya.

Selain itu, adanya kebijakan pemerintah pusat terkait peng­gratisan biaya pada ru­mah bersubsidi, seperti PBG/IMB dan BPHTB, turut me­nurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang.

“PAD kita berkurang sekitar Rp10 sampai Rp15 miliar akibat kebijakan tersebut. Di satu sisi kebijakan ini tentu membantu masyarakat, na­mun di sisi lain kita sebagai daerah harus melakukan pe­nyesuaian,” katanya.

Untuk merespons situasi tersebut, Pemkot Serang akan melakukan penghematan pa­da sejumlah aktivitas biro­krasi. Nanang menyebutkan, salah satu langkah konkrit adalah tidak adanya lagi ke­giatan rapat atau pertemuan perangkat daerah yang digelar di hotel.

“Ke depan semua rapat dilak­sanakan di kantor saja. Selain itu, penggunaan listrik dan AC juga harus lebih tertib. Kalau jam kerja sudah selesai, AC dan lampu harus dimati­kan. Ini penting karena fungsi efisiensi kecil sekalipun akan berdampak pada total belanja APBD,” ujarnya.

Nanang memastikan, seka­lipun anggaran mengalami pengetatan, program yang be­nar-benar dirasakan man­faatnya oleh masyarakat akan menjadi prioritas. Termasuk program bantuan seragam se­kolah gratis yang sebelum­nya ramai menjadi perhatian publik.

“Prinsipnya, program yang man­faatnya langsung dirasa­kan masyarakat tetap menjadi prioritas. Yang penting adalah setiap program harus memiliki output, bahkan outcome yang jelas. Semua harus selektif,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, me­negaskan bahwa program pe­mangkasan TKD tetap berjalan sebagai bagian dari penyesuaian fiskal daerah.

Ia mengakui penyesuaian anggaran berpotensi me­me­ngaruhi sebagian program pem­bangunan, terutama in­fra­struktur. Namun pem­ba­ngunan tetap dilakukan de­ngan menyesuaikan skala pekerjaan.

“Ya, pasti ada pengurangan, terutama di sektor infra­struktur. Program tetap ber­jalan, hanya skalanya yang mungkin berkurang,” katanya.

Sumber: