BJB NOVEMBER 2025

Polemik Sampah Tangsel

Polemik Sampah Tangsel

MOBIL: Mobil pengangkut sampah dari Tangsel ke Kota Serang.(Pemkot Serang For Tangerang Ekspres)--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Kerja sama pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke TPAS Cilowong, Kota Serang, yang sempat dihentikan sementara akibat penolakan warga dan proses evaluasi, kini dikabarkan kembali dilanjutkan. Informasi tersebut mencuat setelah adanya kesepahaman antara pemerintah daerah dan warga.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangsel mengumumkan dimulainya kembali pengiriman sampah ke Kota Serang setelah dilakukan dialog dan penjelasan kepada masyarakat terkait skema kerja sama serta sistem pengelolaan sampah yang akan dijalankan. Pemerintah mengklaim kesepahaman tersebut tercapai usai sosialisasi kepada warga terdampak.

Kabar tersebut dibenarkan Ketua Paguyuban Jakung Bersatu (PJB), Ansori. Ia menyampaikan, sebelumnya relawan warga yang tergabung dalam PJB secara sukarela melakukan pengecekan terhadap armada pengangkut sampah dari Tangsel ke TPAS Cilowong, terutama pada malam hari.

Namun, pengecekan tersebut kini tidak lagi dilakukan. Ansori mengaku, penghentian pengecekan merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan lintas pemerintah setelah melalui sejumlah diskusi. “Untuk pengecekan sudah kami hentikan. Selanjutnya kami serahkan kepada warga untuk memastikan kelanjutan pengiriman sampah dari Kabupaten Serang maupun Kota Tangsel,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Minggu (18/1).

Menurut Ansori, keputusan tersebut diambil setelah adanya kesepakatan dari RT dan RW di Kelurahan Cilowong untuk melanjutkan kerja sama pengiriman sampah, dengan sejumlah catatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Beberapa catatan yang disepakati di antaranya armada pengangkut sampah harus dipastikan dalam kondisi baru dan layak, tidak ada air lindih yang berceceran selama pengangkutan, serta sampah yang dikirim merupakan sampah baru hasil limbah rumah tangga, bukan sampah timbunan lama.

Meski tidak lagi melakukan pengecekan rutin, PJB memastikan akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakung dan wilayah Kecamatan Kasemen secara umum. “Pada intinya kami tetap menjaga kondusivitas masyarakat Cilowong,” kata Ansori.

Diketahui, pada Selasa (6/1) lalu telah digelar rapat evaluasi pengiriman sampah dari Tangsel selama masa uji coba satu pekan. Dari hasil rapat tersebut, mayoritas warga menyatakan penolakan sehingga pengiriman sampah sempat ditangguhkan sementara. Namun, hingga kini pengiriman sampah tersebut kembali dilanjutkan.

Di sisi lain, warga Kelurahan Cilowong justru disebut mayoritas menyetujui kerja sama pengiriman sampah tersebut dengan sejumlah persyaratan. Hal itu disampaikan Ketua RT 02 Kampung Pasir Gadung Wadas, Rohidi.

Menurut Rohidi, sejak awal warga Cilowong tidak menolak kerja sama tersebut. Ia menilai penolakan justru banyak datang dari wilayah lain, khususnya Kelurahan Taktakan. “Yang jadi kendala kemarin mungkin soal informasi yang simpang siur di masyarakat terkait progres pemerintah. Terutama di Kelurahan Taktakan, kemungkinan penyampaian dan sosialisasinya ke masyarakat masih kurang,” ujarnya.

Ia menegaskan, kurangnya informasi yang jelas dari Pemerintah Kota Serang menjadi salah satu pemicu penolakan warga. Namun demikian, ia memastikan mayoritas warga Cilowong menerima kerja sama tersebut selama syarat yang disepakati dipenuhi.

Berbeda dengan warga Cilowong, penolakan masih datang dari sebagian warga Kelurahan Taktakan. Salah satunya disampaikan Neneng, warga Taktakan, yang menilai masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan kerja sama pengiriman sampah tersebut.

Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang dikhawatirkan muncul, seperti air lindih dan bau tidak sedap, yang menurutnya pernah dirasakan warga pada kerja sama serupa beberapa tahun lalu. “Siapa yang menyetujuinya, masyarakat mana yang menyetujui? Kami di sini jelas peduli terhadap lingkungan kami,” ucapnya.

Penolakan senada disampaikan Ketua KNPI Kecamatan Taktakan, Wahyu Nugraha. Ia menilai pemerintah belum melakukan kajian menyeluruh terkait dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPSA maupun jalur lintasan truk sampah. “Pemerintah langsung menerima kiriman sampah tanpa kajian dampak. Sementara yang mendukung justru bukan warga yang tinggal dekat TPSA atau yang dilintasi armada pengangkut,” katanya.(ald)

Sumber: