TANGERANGEKSPRES.ID - Ketua Forum Cinta Kota Tangerang (Forcita), Nurhidayatullah mengatakan, setidaknya ada empat pejabat di lingkup Pemkot Tangerang turut serta dalam penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan beberapa partai politik. Dia mendesak para pejabat tersebut harus berani mengambil sikap untuk segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Tangerang. Sebab, apabila para pejabat tersebut tidak mengundurkan diri dari sekarang. Kinerja mereka sebagai pejabat PNS diyakininya sudah tidak maksimal, malah berdampak negatif.
"Kita minta pejabat yang pada nyalon Pilwalkot (pemilihan Wali Kota) mundur dari sekarang supaya tidak mengganggu kinerja sebagai pejabat PNS," tegas Nurhidayatullah saat ditemui, Senin (6/5/2024).
Dia mengakui, Pilkada Kota Tangerang tahun 2024 dinilai sangat menarik. Sebab, banyaknya figur dari beragam latar belakang bermunculan berniat maju ikut berkompetisi perhelatan Pilkada yang akan dilaksanakan pada November 2024 nanti. Yang paling menarik, terdapat beberapa pejabat di lingkup pemerintah Kota Tangerang turut meramaikan pencalonan dalam pesta demokrasi di Kota Tangerang.
Nurhidayatullah menyampaikan, sejumlah bakal calon Pilkada Kota Tangerang, tak terkecuali yang berlatar belakang sebagai pejabat di lingkup Pemkot Tangerang sudah memasang spanduk hampir di setiap titik strategis di Kota Tangerang. Menurutnya, para pejabat yang bakal ikut berkompetisi itu hanya membuat kegaduhan di internal perangkat daerah Pemkot Tangerang.
"Dari pada bikin gaduh lebih baik gentleman, mundur dari sekarang," tandasnya.
Sebelumnya, Peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro pun menyoroti maraknya pejabat di lingkup pemerintah daerah yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ini.
Riko mengkhawatirkan salah satu pejabat Pemkot Tangerang yang merupakan sebagai kepala Dinas Pendidikan melakukan politisasi guru untuk digerakkan atau dimobilisasi menguntungkan dirinya dalam pencalonan kepala daerah nanti.
"Guru itu paling potensial untuk dimobilisasi baik Pemilu maupun Pilkada. Nah pejabat yang paling dekat dengan guru yaitu Kepala Dinas Pendidikan, ketika pejabat itu mencalonkan diri, sangat berpotensi untuk memobilisasi guru," ungkap Riko.