Pemprov Banten Kesulitan Akses Informasi dari BGN, Program MBG Banyak Masalah

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan banyak permasalahan. Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kesulitan untuk mengakses data penyelenggaraan program MBG di daerah.

Asda 1 Provinsi Banten, Komarudin mengatakan, pihaknya telah menginventarisir sejumlah masalah terkait pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten. 

"Kita sudah rapat secara internal untuk membahas pelaksanaan MBG," katanya melalui sambungan telepon, Senin (6/10). 

Ia menyebutkan, salah satu masalahnya yaitu hambatan koordinasi dan informasi lintas sektor, khususnya pada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya BGN sebagai penyelenggara MBG sulit berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Pernah kita undang dan ada kesepakatan untuk penyatuan data, tapi saat ini belum terbangun, ini salah satu masalah yang perlu kita dorong," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada aturan khusus untuk saling berkoordinasi, namun dalam konteks penyelenggaraan program harus ada komunikasi dan koordinasi antar pemangku kebijakan agar program tersebut dapat berjalan maksimal.

"Apalagi program ini menyangkut banyak orang, ini kan kalau mau sukses harus kolaborasi tidak bisa sendiri," terangnya.

"Bahkan sudah kita siapkan kantor pusat informasi dan koordinasi agar mereka berkomunikasi, itu untuk mendorong agar mereka berkomunikasi," sambungnya.

Masalah lainnya, yaitu cakupan program yang belum maksimal. Berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Banten, hingga September 2025 baru sekitar 500 ribu siswa atau 25 persen yang menerima program baik tingkat SD, SMP, maupun SMA dari total sekitar 2 juta calon penerima manfaat MBG di Banten. 

Namun ia belum mengetahui rinciannya masing-masing satuan pendidikan, bahkan pihaknya belum mengetahui berapa total dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah dibangun dari target 1.300 SPPG di Banten.

"Lagi-lagi ini kita dapat data dari pihak sekolah atau penerimaan manfaat, sedangkan data resminya kita belum menerima (dari BGN-red)," ujarnya.

Masalah berikutnya, yaitu kualitas makanan yang tidak sesuai, bahkan ditemukan keluhan dari penerima manfaat mengenai standarisasi menu, seperti adanya sayur yang basi atau berulat, meskipun ada juga yang menyajikan menu yang bagus.

"Ini kan soal standarisasi dari dapur ada yang baik ada yang belum," ungkapnya.

Maka dari itu, untuk mengatasi isu kualitas dan keamanan pangan, Pemprov Banten berencana mendorong percepatan Sertifikat Laik Higienis (SLH) bagi dapur-dapur SPPG.

Sumber: