Gubernur Janji Atasi Masalah Nelayan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menghadiri diskusi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten di Karangantu, Kota Serang, Selasa (23/9). 

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ci­ujung Cidurian (BBWSC3), dan Ciliwung Cisadane (BBWSC2).

Andra mengatakan, berda­sarkan hasil diskusi, banyak permasalahan yang disam­paikan oleh HNSI. Seperti ada­nya pendangkalan di se­mua tempat pendaratan iklan yang ada di Banten, sulitnya mendapatkan BBM subsidi, akses kesehatan lewat BPJS Kesehatan dan Ketenaga­kerjaan hingga soal kesejah­teraan nelayan.

"Kita langsung diskusi bersa­ma nelayan, banyak permasa­lahan yang menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun daerah," katanya.

Maka dari itu, hasil penyam­paian nelayan tersebut akan langsung ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

"Mohon doanya diskusi ini akan ditindaklanjuti secara konfrehensif yang ujungnya untuk kesejahteraan nelayan, termasuk Binuangeun terkait pengelolaan pelabuhan per­ikanan dan sebagainya," ujarnya.

Andra menuturkan, dalam langkah awal pihaknya telah berkoordinasi dengan BBWSC3 yang akan melakukan norma­lisasi atau pengerukan pada 2026 terhadap pendangkalan yang terjadi di muara Cibanten. 

"BBWSC3 sudah menyam­paikan bahwa tahun 2026 akan menormalisasi salah satunya di muara Cibanten atau Pela­buhan Karangantu. Termasuk juga di wilayah Tangerang di Cituis akan dilakukan oleh BBWSC2," ungkapnya.

Ketua DPD HNSI Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani mengucapkan te­rima kasih karena telah me­nepati janjinya untuk ber­dis­kusi bersama nelayan. Diskusi ini akan dilanjutkan di wilayah Selatan yakni Kabupaten Se­rang dan Pandeglang, serta di Kabupaten Tangerang.

"Kami bersyukur Pak Guber­nur sudah gercep untuk me­nindaklanjuti kepada instansi-instansi yang berkaitan, se­hingga tidak ada lagi kata menunggu," tuturnya.

Lewat diskusi ia berharap, ada kemudahan dalam aturan dan regulasi yang selama ini sering menjadi kendala. Ke­mudian pemerintah dapat membantu memperluas area penangkapan ikan melalui kebijakan yang mendukung, sehingga nelayan tidak perlu terbatas pada wilayah tertentu.

Langkah-langkah ini diang­gap krusial untuk menjaga kelangsungan profesi nelayan agar tidak punah. Dengan adanya dukungan tersebut, nelayan Banten bisa terus berperan penting dalam men­dukung ketahanan pangan nasional. Mereka yakin dengan bantuan dari pemerintah, masa depan nelayan akan lebih cerah dan produktif.

"Dengan aturan yang dimu­dahkan kemudian area pe­nangkapannya juga bisa di­bantu oleh kebijakan bisa diperluas, sehingga nelayan-nelayan kami tidak punah dan tetap ada untuk mendukung ketahanan pangan yang dica­nangkan Presiden Prabowo Subianto," paparnya. 

Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana mengatakan, pihak­nya akan menormalisasi sungai Cibanten sampai Pelabuhan Karangantu sepanjang 2,9 kilometer yang akan dilak­sanakan pada awal 2026. Kon­disi sungai tersebut mengalami pendangkalan dan meng­hambat aktivitas nelayan untuk berlayar.

Sumber: