2020, Banten Terang

SERANG-Pemprov Banten optimis program listrik desa (lisdes) dalam waktu tiga tahun bisa selesai. Artinya, pada tahun 2020 mendatang warga Banten yang rumahnya belum teraliri listrik, akan terang benderang. Hal ini disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat ditemui wartawan akhir pekan kemarin. “Kita punya program lisdes untuk 150 ribu kepala keluarga. Kita sudah siap, saya juga sudah instruksikan kepala OPD terkait yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten untuk menyelesaikan itu,” kata Wahidin. Menurut Wahidin, Pemprov Banten menginginkan program tersebut dapat cepat selesai dalam dua tahun ke depan. “Saya minta ke Dinas ESDM untuk dianggarkan berapa dananya. Kalau bisa dua tahun sudah beres, saya juga tantang kalau bisa dalam setahun itu sudah selesai,” ujarnya. Terkait kendala dalam proses verifikasi, Wahidin menjelaskan, hal itu kini sudah ditangani oleh Dinas ESDM. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Dinas ESDM. “Kalau laporan yang saya terima OPD sudah lakukan itu (verifikasi). Saya optimis, kan dananya juga sudah ada sekitar Rp 200 miliar. Dan itu dibagi dalam dua tahap,” jelasnya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten Eko Palmadi mengatakan, program lisdes harus tepat sasaran. “Program lisdes itu kan 450 watt listriknya dan itu subsidi dari pemerintah. Harus tepat sasaran, salah satunya harus terdaftar di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” kata Eko. Dijelaskan Eko, terdapat 140 ribu KK di Provinsi Banten yang masuk dalam kategori tidak mampu yang rumahnya belum teraliri listrik. Dari sekitar 140 ribuan KK, tim TNP2K nantinya akan melakukan verifikasi ulang. Menurutnya, hasil verifikasi juga bisa berkurang dan bertambah. “Untuk verifikasi dari jumlah 140 ribuan itu tidak gampang. Bahkan tahun ini kita target 8 ribu, tapi setelah diverifikasi malah berkurang jadi 7 ribuan,” katanya. Dia mencontohkan dari data penerima program lisdes, ditemukan masyarakat yang dianggap sudah berlistrik, padahal nyambung dari orang lain. Bahkan ada juga NIK-nya dipakai orang lain. Sedangkan data PLN tidak bisa menggunakan NIK yang sama untuk dua rumah. “Kalau kita yang dapat listrik itu yang resmi dari PLN dan itu yang beda pandangan dengan kita,” ujarnya. Ditanya soal target tiga tahun, menurut Eko, hal itu sangat tergantung hasil verifikasi TNP2K. “Kalau dalam satu tahun 50 ribu, bisa selesai 3 tahun. Tapi kalau tidak, ya tidak selesai. Apalagi daerahnya termasuk daerah yang sulit dan itu jadi masalah,” ujarnya. Untuk urusan dana, Eko mengatakan tahun ini masih bersumber dari APBD Provinsi Banten dalam bentuk bantuan sosial (bansos). “Untuk 2018 kita ajukan juga dana alokasi khusus (DAK). Jadi tahun depan ada dua sumber pendanaan lewat APBD dan DAK,” katanya. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenegalistrikan Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy mengatakan, saat ini di Banten rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah rumah tangga yang terakses listrik terhadap total rumah tangga telah mencapai 95,20 persen. “Walau sudah tinggi, namun distribusinya belum merata di semua kabupaten/kota. Sekitar 4,8 persen atau 140.746 rumah tangga lagi yang belum berlistrik,” kata Ari. Merujuk pada data, jumlah yang belum teraliri listrik terbanyak ada di Kabupaten Lebak sebanyak 45.381 KK, Pandeglang 40.292 KK, Kabupaten Tangerang 28.142 KK, Kabupaten Serang 22.596 KK, Kota Serang 2.700 KK, Kota Cilegon 1.149 KK dan Kota Tangerang Selatan 486 KK. “Ini menjadi PR kita selama tiga tahun harus beres. Rencananya melalu DAK 50.000 KK. Sedangkan untuk satuan sambungan pada tahun 2017 ada 7.045 KK,” ujarnya.(tb/bha)

Sumber: