Enam OPD Dapat DPA Terbesar, Dindikbud Dapat Rp1 Triliun

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Dokumen Pelak­sanaan Anggaran (DPA) tahun 2026 sudah diserahkan kepada seluruh OPD oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Selasa (13/1). 

Ada enam OPD yang menda­patkan DPA terbesar di tahun ini, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), dilanjut dengan Badan Pe­ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kese­hatan (Dinkes), Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah (Setda) Ka­bupaten Serang.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang Agus Firdaus me­ngata­kan, DPA paling besar diberikan kepada Dindikbud Kabupaten Serang kurang lebih sekitar Rp1 triliun, yang dibagi untuk gaji guru sekitar Rp780 miliar dan pembangunan sarana pra­sarana sekolah sekitar Rp41 miliar.

Sedangkan, untuk BPKAD paling banyak itu uang desa sekitar Rp580 miliar, sedangkan DPUPR itu angkanya diatas Rp200 miliar.

"DPA paling besar di Dindik­bud, karena lebih ke gaji guru dan sarana prasarana sekolah, kalau BPKAD mah uang orang seperti uang desa sekitar Rp580 miliar. DPUPR itu dulu besar," katanya, Senin (19/1).

Agus mengatakan, tahun ini Kabupaten Serang mendapat­kan banyak bantuan perbaikan sekolah rusak. Meski surat keput­usannya belum turun, namun mengacu pada 2025 lalu ketika dapat slot 17 maka diberikan pemerintah pusat juga 17.

Sehingga di tahun ini diharap­kan bisa mendapatkan slot sampai 153 yang nantinya juga akan diberi angka yang sama, dan jika terpenuhi maka sekolah rusak di Kabupaten Serang tinggal 25 persen dari sebelum­nya 48 persen.

"Kemudian, kalau di 2027 dapat lagi slotnya, bisa selesai masalah sekolah rusak untuk selanjutnya bisa fokus pada peningkatan SDM guru," ujarnya.

Selain DPA telah diserahkan, dikatakan Agus, Surat Ke­pu­tusan (SK) uang persediaan juga telah ditandatangani oleh Bupati Serang Ratu Rach­ma­tuzakiyah di seluruh OPD dan kecamatan.

Uang persediaan ini digu­na­kan untuk penanganan bencana di Kabupaten Serang, baik itu banjir, angin kencang, hingga longsor, yang berarti OPD dan kecamatan tidak ada alasan untuk lambat dalam menin­daklanjuti bencana.

Sementara itu, Sekda Ka­bu­paten Serang Zaldi Dhuhana mengatakan, setelah DPA diberikan, tentu OPD harus mempunyai target 100 hari kerja yang di dalamnya sudah ada program-program yang disiapkannya, dan nantinya akan ada penilaian atas kinerja yang dilakukannya apakah ter­capai atau tidak.

Sehingga, akan dibuatkan dasboard digital yang dapat dipantau melalui online oleh Bupati Serang Ratu Rachma­tuzakiyah, nantinya terlihat program apa yang belum terca­pai dan sebagainya. (agm)

Sumber: