Prabowo Pimpin Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi FLPP di Kota Serang

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memimpin langsung pelaksanaan akad massal dan penyerahan kunci 50.030 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Sabtu (20/12), sebagai bagian dari upaya percepatan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Kegiatan nasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera dan para pemangku kepentingan sektor perumahan. Akad massal diikuti oleh 300 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara luring di lokasi utama, serta 49.730 debitur lainnya secara daring yang tersebar di 33 provinsi, melibatkan 41 bank penyalur pada 110 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian akad massal puluhan ribu rumah subsidi merupakan hasil kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan. Ia menyebut program rumah subsidi telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan pada era Presiden Joko Widodo, dan kini terus diperkuat pada masa pemerintahannya.

”Prestasi luar biasa, 50.030 akad massal rumah subsidi. Program ini dimulai dari Presiden SBY, diteruskan Pak Jokowi, dan saya teruskan serta tingkatkan. Tidak ada pembangunan bangsa yang terjadi dalam waktu singkat,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa program FLPP menjadi instrumen penting untuk menghadirkan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat kecil agar memiliki rumah layak huni melalui mekanisme pembiayaan yang terjangkau. Para penerima manfaat berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari pekerja sektor informal, asisten rumah tangga, guru, hingga pengemudi ojek. ”Inilah yang kita inginkan. Orang-orang kecil bisa punya rumah dari hasil keringatnya sendiri,” tegasnya.

Selain peningkatan kuantitas, pemerintah juga mendorong perbaikan kualitas rumah subsidi. Presiden meminta para pengembang agar memastikan standar keamanan, kenyamanan, dan mutu bangunan tetap terjaga, sehingga rumah subsidi tidak hanya terjangkau tetapi juga layak ditempati dalam jangka panjang.

Pelaksanaan akad massal ini juga menjadi bagian dari target peningkatan pembangunan rumah subsidi nasional hingga 350.000 unit, yang didukung berbagai kebijakan afirmatif pemerintah, seperti pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi MBR.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut menyoroti pentingnya penataan kota yang bersih, tertib, dan asri. Ia menilai wajah kota, termasuk ibu kota provinsi seperti Kota Serang, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata nasional.

Ke depan, pemerintah pusat berencana mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam aspek perencanaan arsitektur dan tata kota.

Sementara itu, Mentri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberhasilan program rumah subsidi tidak terlepas dari kebijakan afirmatif Presiden yang berpihak pada rakyat kecil. Ia menyoroti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, yang sebelumnya berbayar dan kini digratiskan.

“Ini kebijakan yang benar-benar pro rakyat kecil. Ditambah lagi fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah untuk rumah di bawah Rp2 miliar,” ujarnya.

Maruarar menjelaskan, program rumah subsidi memiliki dampak ekonomi berlapis. Satu unit rumah, menurutnya, dapat menghidupi sedikitnya lima orang. Dengan target pembangunan 350.000 unit rumah subsidi, maka lebih dari 1,6 juta orang ikut bergerak dalam ekosistem ekonomi, mulai dari pekerja konstruksi, sopir angkutan material, hingga pelaku usaha kecil di sekitar perumahan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera dan para pengembang yang dinilai mampu melampaui target pembangunan di tengah berbagai tantangan. Pemerintah, kata dia, menetapkan target kerja yang terukur dan akan kembali menggelar akad massal skala besar pada pertengahan tahun 2026 di sejumlah daerah.

Selain pembangunan rumah baru, Kementerian PKP juga memastikan pemerataan program bedah rumah. Tahun depan, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia ditargetkan menerima program tersebut, seiring dengan peningkatan anggaran kementerian menjadi lebih dari Rp10 triliun, dengan sekitar 80 persen dialokasikan langsung untuk masyarakat.

Sumber: