Pembangunan Akan Dimulai 2026, SDN Pamarican 2 Langganan Banjir

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamarican 2, Kecamatan Kasemen, Kota Serang menjadi langganan banjir setiap musim penghujan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memas­tikan pembangunan SD ter­sebut akan dilakukan pada tahun anggaran 2026 dengan menggunakan anggaran murni. Pembangunan ini menjadi prioritas karena kondisi terse­but mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Diketahui bahwa setiap mu­sim hujan tiba, SDN Pamarican 2 selalu tergenang air hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan air kerap masuk ke ruang kelas setinggi 50–60 sentimeter. Akibatnya, sekolah terpaksa menghentikan kegiat­an belajar sementara atau memindahkan siswa ke lokasi lain setiap kali banjir melanda.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendbud) Kota Serang, Ahmad Nuri, me­ngata­kan bahwa hasil rapat koordinasi dengan BPKAD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (PU), hasilnya akan mem­bangun kembali SDN Pamarican 2.

“Kami sepakat untuk me­nyusun Detail Engineering Design (DED) pada Januari 2026 dan melaksanakan lelang dini. Pembangunan akan dila­kukan secara bertahap, dimulai dari tahun 2026 meng­gunakan anggaran murni,” ujar Nuri, Rabu (12/11).

Total anggaran yang disiap­kan sebesar Rp2 miliar, terbagi dua tahap masing-masing Rp1 miliar. Fokus awal diarahkan pada peninggian elevasi ba­ngunan dan konstruksi ruang pemeriksaan dua, area sekolah yang paling sering tergenang banjir.

“Sumber dananya dari ang­gar­an murni 2026. Saat ini kami siapkan perencanaan dan melakukan evakuasi se­mentara bagi siswa yang ter­dampak,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemkot Serang sempat berencana menggu­nakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mem­perbaiki SDN Pamarican 2 yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan karena terbentur ketentuan dan waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan.

“Awalnya kami ingin pakai BTT, tapi setelah dikaji bersama PU dan bagian hukum, ternyata tidak bisa. Penggunaan BTT harus memenuhi syarat keda­ruratan dan tidak boleh me­lewati tahun anggaran berjalan,” jelas Nuri.

Dinas PU juga menyam­paikan bahwa jika dipaksakan memakai BTT, pelaksanaannya berisiko menabrak aturan karena prosesnya akan memakan waktu lama dan melewati batas tahun anggaran.

“Kalau dipaksakan, pelak­sanaannya pasti melampaui tahun berjalan. Selain itu, proses pergeseran anggaran untuk BTT baru bisa dilakukan di awal Januari. Maka dari itu, kami sepakat untuk beralih ke anggaran murni,” ujarnya.

Selama proses pemba­ngunan, kegiatan belajar siswa akan direlokasi sementara ke SD Padak yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi sekolah lama. Langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran tetap ber­langsung aman dan kondusif.

“Relokasi tetap dilakukan, baik dibangun maupun tidak. Saat ini kami sedang melakukan kajian kebutuhan relokasi agar kegiatan belajar tidak terganggu,” kata Nuri.

Ia menambahkan, keputusan menggunakan anggaran murni telah mendapat komitmen langsung dari Wali Kota Serang Budi Rustandi, yang menilai langkah tersebut paling realistis dari sisi hukum dan efisiensi waktu.

“Pak Wali sudah menyetujui keputusan ini. Kalau memak­sakan BTT, risikonya terlalu besar dan prosesnya panjang. Jadi, solusinya menggunakan anggaran murni dengan lelang dini di Januari,” tegasnya.

Sumber: