Bus Trans Banten, Proyek Coba-coba atau Pencitraan

SERANG — Pemprov Banten telah resmi meluncurkan bus Trans Banten yang bertepatan dengan HUT Provinsi Banten ke-25 pada 4 Oktober 2025. Namun program angkutan gratis dari Pemprov Banten menjadi pertanyaan besar, apakah dijadikan sebagai proyek coba-coba atau sebatas pencitraa dari Gubernur Banten.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, sejak diluncurkan pada awal Oktober lalu penumpang bus Trans Banten terus mengalami peningkatan setiap harinya. 

Berdasarkan catatan Damri yang merupakan pengelola layanan Trans Banten, pada awal peluncuran hanya mendapat 20 pelanggan, berikutnya di 5 Oktober mengalami peningkatan menjadi 97 penumpang, 6 Oktober 309 penumpang, 7 Oktober 531 penumpang, dan 8 Oktober 652 penumpang.

”Kalau dari data penumpang yang dilaporkan terjadi peningkatan yang lumayan, bahkan tidak sedikit yang tidak kebagian kursi. Artinya masyarakat mendukung program ini,” katanya melalui sambungan telepon, Kamis (9/10).

Ia menjelaskan, proyek layanan bus Trans Banten sudah disiapkan konsep sejak 2020 yaitu rencana layanan transportasi publik massal atau BRT dengan nama Barata. Pada saat itu Provinsi Banten dipimpin oleh Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Namun proses pelaksanaan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Sebab pihaknya harus menyiapkan studi kelayakan dan perencanaan yang matang, dan pengembangan model bisnis dan skema pendanaan yang berkelanjutan, yang saat ini dilakukan dengan skema Buy The Service atau BTS.”Jadi kita lakukan kajian dulu mulai dari Feasibility Study atau studi kelayakan, dan ada juga kajian lebih teknis, sehingga baru bisa terlaksana di tahun ini,” ujarnya.

Dikatakan Tri, layanan bus Trans Banten saat ini masih dalam tahap ujicoba dan diluncurkan secara gratis. Hal ini dilakukan untuk memastikan respon masyarakat terhadap kebutuhan layanan transportasi publik.

”Ini ujicoba untuk bisa dievaluasi, jadi ketika kita tetapkan kemudian ada kendala maka bisa diubah lewat evaluasi,” ujarnya.

Ia memastikan program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 mendatang, namun tidak lagi gratis melainkan diberikan subsidi. Akan tetapi hal ini akan dipertimbangkan melalui kebijakan Gubernur Banten.

”Sekarang masih gratis sampai dengan Desember. Selanjutnya masyarakat akan bayar, tapi pak gubernur rencananya akan memberikan subsidi,” terangnya.

Tak hanya itu, bila layanan moda transportasi umum ini berhasil, maka pihaknya akan mengembangkan layanan di koridor lainnya  di trayek perkotaan Serang. ”Kalau ini sudah berjalan, nanti kita ujicoba lagi di koridor lainnya di 2027,” jelasnya.

Tri mengaku, trayek perkotaan Serang terbagi dalam tiga koridor, namun pelaksanaan ujicoba telah ditetapkan pada koridor 3 yang membentang jalan dari Pakupatan, Kota Serang hingga kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Sindangsari, Kabupaten Serang.

Alasannya karena koridor 3 melewati sejumlah layanan umum seperti Polda Banten, RSUD Banten, dan KP3B. Tak hanya itu koridor ini juga melewati beberapa kampus seperti Universitas Bina Bangsa (Uniba), Poltekkes Kemenkes Banten, Universitas Banten Jaya (Unbaja), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, hingga Untirta.

”Kalau Koridor 1 di trayek Perkotaan Serang itu berdasarkan kajian Bappeda pada 2020 dari PCI Cilegon ke Cikande, koridor itu terlalu panjang. Kemudian koridor 2 masih kita lihat apakah dari Banten Lama ke Baros, atau dari Cipocok Jaya ke Rangkas Bitung karena itu juga ada permintaan dari masyarakat,” tuturnya.

”Jadi pertimbangannya bukan karena penamaan, tapi pertimbangannya karena akses pelayanan,” tambahnya.

Sumber: