Massa Tuntut Polisi Tidak Represif

Kapolda Banten Brigjen Hengki sambil memegang pengeras suara menjawab tuntutan para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang yang menggelar demonstrasi di Mapolda Banten, Senin (1/9).--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gelombang aksi mahasiswa dan aliansi masyarakat kembali mewarnai depan Markas Polda Banten, Senin (1/9). Dua kelompok massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang dan Aliansi Revolusi Rakyat Banten datang silih berganti.
Mereka membawa aspirasi yang sama. Menuntut diakhirinya tindakan represif polisi serta mendesak adanya transparansi dalam setiap penegakan hukum.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diwarnai dengan orasi lantang, spanduk kritikan, serta pengibaran bendera organisasi. Massa menuntut agar kasus-kasus kekerasan yang diduga melibatkan aparat kepolisian segera diusut tuntas. Sekaligus menyuarakan agenda reformasi di tubuh Polri dan legislatif.
Ketua HMI Cabang Serang Eman Sulaiman, menegaskan pihaknya merupakan respons atas kejadian represif aparat dalam pengendalian massa, yang belakangan banyak disorot publik.
Ia menyebut, tindakan itu tidak boleh lagi terjadi. Terutama terhadap massa aksi yang menyampaikan pendapat secara damai.
“Pertama, kami ingin menyampaikan aspirasi kepada Polda Banten agar pengendalian massa tidak lagi dilakukan dengan tindakan represif. Itu tidak boleh terulang lagi oleh aparat kepolisian,” ujarnya.
Selain menyoroti aparat, HMI juga mendesak pengusutan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Cikande dan pelajar di Kota Serang. Eman menilai, kejadian-kejadian tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh di tubuh Polri, khususnya di lingkungan Polda Banten.
“Kapolda harus berani melakukan pembenahan serius. Kami mendesak kasus-kasus tersebut ditangani dengan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat,” tambahnya.
Di luar isu kepolisian, HMI juga melontarkan kritik kepada DPRD Banten. Mereka meminta agar para anggota dewan tidak hidup bermewah-mewahan di tengah kesulitan rakyat. Serta mendesak agar program kerja DPRD, khususnya terkait pokok pikiran (Pokir), diaudit secara menyeluruh.
“Kami mendesak Pokir yang disinyalir ada persentase 20 sampai 25 persen untuk anggota DPRD, harus dibuka dan diusut tuntas,” kata Eman.
Tidak hanya HMI, sore harinya giliran Aliansi Revolusi Rakyat Banten yang kembali mendatangi Mapolda.
Aksi ini diikuti gabungan 11 organisasi, baik primordial maupun nasional. Humas aksi, Refi Rizal, mengatakan bahwa pihaknya mengangkat isu nasional sekaligus isu lokal.
“Untuk isu nasional, kita mengangkat terkait dengan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kemudian juga penghapusan tunjangan DPR secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan kinerja yang selama ini dikerjakan,” jelasnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti brutalitas aparat yang belakangan mencuat. Termasuk kasus seorang warga sipil yang tewas setelah dilindas mobil rantis Brimob. Isu lokal pun tak luput dari perhatian. Di antaranya kasus pengeroyokan terhadap jurnalis oleh oknum Brimob Polda Banten, serta pemukulan pelajar yang diduga dilakukan aparat kepolisian.
Sumber: