Realisasi APBD Semester I Capai 52 Persen

Realisasi APBD Semester I Capai 52 Persen

Wali Kota Serang, Budi Rustandi saat diwawancarai oleh wartawan usai rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Selasa (22/7). (ALDI ALPIAN INDRA/TANGERANG EKSPRES)--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Realisasi Anggar­an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang hingga semester I tahun 2025 menunjukkan capaian. Dari total target pendapatan sebe­sar Rp1,5 triliun, realisasinya telah mencapai 52 persen atau sekitar Rp835 miliar. Se­mentara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp772 miliar atau 44,99 persen.

Evaluasi ini disampaikan langsung oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi, usai rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Selasa 22 Juli 2025.

Menurutnya, capaian tersebut cukup realistis me­ngingat baru memasuki per­tengahan tahun.

“Untuk evaluasi realisasi belanja di tahun 2025 semester I, sudah kita sampaikan bahwa untuk struktur APBD-nya, target pendapatan Rp1,5 triliun sudah mencapai hampir 52 persen atau Rp835 miliar. Untuk belanja realisasinya Rp772 miliar atau 44,99 per­sen,” ungkap Yudi.

Ia menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang (PUPR) menjadi instansi dengan penyerapan anggaran tertinggi, yakni men­capai 52 persen hingga akhir Juni 2025. Hal ini sejalan de­ngan program prioritas Wali Kota Serang dalam penye­­­lesaian proyek-proyek fisik.

“Penyerapan tertinggi ada di Dinas PUPR, karena sesuai dengan program Wali Kota Serang dalam rangka pe­nyelesaian masalah fisik. Ini bisa dibuktikan, yang biasanya PU itu di akhir (penyerapan), sekarang justru menjadi yang tertinggi sampai bulan Juni 2025,” jelasnya.

Capaian ini disebut Yudi menjadi bukti bahwa Dinas PUPR mampu menjalankan program dengan baik dan konsisten terhadap visi-misi kepala daerah.

“Yang jelas ini sesuai harapan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Se­rang, bahwa ternyata PUPR mampu melakukan penyerap­an anggaran dengan baik,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, Dinas Sosial (Dinsos) tercatat sebagai dinas dengan realisasi anggar­an terendah. Hal ini dipicu beberapa faktor teknis dan non-teknis, seperti adanya pergeseran anggaran dan kendala pergantian pimpinan.

“Kalau yang terendah ada di Dinas Sosial, karena me­mang sempat terjadi perge­­seran anggaran sehingga ada tambahan yang membuat rea­lisasinya masih rendah. Anggaran tersebut belum di­rea­lisasikan atau belum ada­­nya pembayaran. Nanti akan kita lihat di perubahan APBD selanjutnya,” beber Yudi.

Ia menambahkan, Dinsos juga mengalami kendala non-teknis yang cukup mem­pengaruhi, seperti adanya pergantian Plt kepala dinas serta cuti ibadah umrah yang diambil oleh pejabat terkait.

“Dinsos juga ada kendala non-teknis seperti kemarin pergantian Plt, akhirnya sedikit mengganggu. Kemarin juga Plt-nya cuti umrah, sehingga sedikit mengganggu,” katanya.

Meski begitu, Yudi optimistis realisasi anggaran akan terus meningkat seiring waktu, terutama menjelang akhir tahun. Ia menilai capaian saat ini masih berada dalam batas yang wajar dan sesuai peren­canaan.

“Kalau dilihat secara umum, sampai bulan Juni masih realistis. Ini kan baru enam bulan, mungkin di bulan ini sudah ada perubahan-pe­r­ubah­­an,” katanya.

Sumber: