Lockdown DKI, Efeknya ke Banten, WH: ‘Banyak Warga Tangerang Nyari Makan di Jakarta’

SERANG-Wabah virus Corona di Banten tak kunjung mereda. Jumlah korban meninggal terus bertambah. Berdasarkan data Senin (30/3) yang dirilis Pemprov Banten, dari jumlah total meninggal dunia 27 orang, 10 orang berstatus positif Covid-19 dan 17 orang adalah pasien dalam pengawasan (PDP). Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) belum mengambil langkah karantina wilayah atau lockdown. Ia mengaku tidak mudah melakukan lockdown (menutup total akses keluar masuk) dalam memutus mata rantai penularan virus Corona atau Covid-19 di Banten. Hal itu menanggapi hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menteri dan pejabat terkait. Diketahui, pemerintah pusat membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Untuk itu, pusat juga akan menyiapkan aturan agar pemerintah daerah bisa menerapkan kebijakan tersebut, termasuk di dalamnya panduan-panduan teknis untuk provinsi, kabupaten/kota. Dikatakan WH, penerapan lockdown tidak sesederhana yang dibayangkan. Menurutntya, penutupan pintu masuk belum bisa dilakukan. Karena Banten sudah terintegrasi dengan Jakarta. “Lockdown tidak sekadar menutup pintu, tidak sekadar menolak orang yang datang dari luar. Banten sudah terintegrasi dengan Jakarta. Sehari-harinya orang Banten cari pekerjaan, cari upah, cari penghidupan ke Jakarta. Karena sudah terintegrasi kita susah untuk memantau pergerakan. Termasuk kulturnya, tradisinya, dan kebiasaannya. Kami sedang cari formulasi. Format bagaimana berhadapan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat,” kata WH melalui rilis resmi, Senin (30/3). Tentunya, lanjut WH, Pemprov Banten juga harus hari-hati dengan pertimbangan sosial, politik, dan pertimbangan ekonomi. “Tentunya jangan sampai menambah pengangguran baru. Kalau mereka menganggur, apa yang mau mereka makan. Ada tanggung jawab negara di situ,” katanya. “Tangerang disebut kota commuter karena orang Tangerang Raya bekerja di Jakarta. Cari makan di Jakarta. Cari sesuap nasi pun di Jakarta. Ada simbiosis mutualisme antara daerah ini. Tiap hari, bayangkan, orang-orang dari Tangerang, Banten, Cilegon sehari-hari berbondong-bondong dengan mobilitas tinggi ke Jakarta. Sehari-hari pulang pergi,” sambungnya. Oleh karena itu, WH mengaku Pemprov Banten menunggu sejauhmana Jakarta memberlakukan lockdown, menutup pintu bagi warga Banten. Terkait hal teresbut, pihaknya juga tengah melakukan persiapan baik secara ekonomi agar Banten tidak punya ketergantungan dengan Jakarta. “Dari segi profesi dan pekerjaan, ketergantungan Banten kepada Jakarta tinggi. Posisi Banten juga sama dengan Jawa Tengah. Soal pulang mudik, setiap hari orang Banten pulang mudik. Tidak hanya dari transportasi bus dan kereta api. Mereka juga menggunakan motor, lewat jalan-jalan dan gang kecil. Ini tidak bisa dibendung,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, WH mengungkapkan, berdasarkan pengamatan dan pencermatannya sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemprov Banten merupakan orang warga Jakarta, atau sebaliknya warga Banten yang tinggal di Jakarta pulang kembali ke Banten. “Demikian juga pasien positif yang saya temukan juga, kalau berobat mereka ke Jakarta. Mungkin penuh, mereka bergeser ke rumah sakit-rumah sakit di Tangerang atau yang ada di Banten,” ujarnya. Terkait rencana lockdown di Banten, WH tengah melakukan pembahasan dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).“Hari ini mendapatkan banyak pertanyaan dari warga Banten terkait lockdown Jakarta. Meskipun masih simulasi. Terkait itu, Pemprov Banten sedang membahas masalah lockdown yang bertujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus Corona. Gubernur membahas masalah lockdown bersama Kapolda Banten dan Danrem 064 Maulana Yusuf,” katanya. WH juga telah menginstruksikan Sekda Banten Al Muktabar untuk segera memperpanjang masa bekerja di rumah atau Work From Home (WFH) bagi seluruh ASN di Pemprov Banten. Tak hanya itu, WH juga meminta agar unsur pelayanan di Pemprov Banten juga dapat bekerja dari rumah dan mengutamakan sistem pelayanan berbasis online. Diketahui, sebelumnya, WH juga telah memperpanjang masa belajar di rumah bagi seluruh pelajar SMA/SMK/SKh yang menjadi kewenangan Provinsi. “Kami respons cepat arahan pemerintah pusat. Maka saya langsung instruksikan Sekda agar memperpanjang WFH untuk pegawai hingga 21 April mendatang. Ini berlaku juga untuk pegawai yang bekerja dalam bidang pelayanan langsung, dan utamakan sistem pelayanan berbasis online,” ujarnya. Terkait pelayanan langsung yang biasanya dilakukan pemprov secara tatap muka, lanjut WH, semua agar diarahkan menggunakan sistem online. Selain untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 juga agar penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan optimal. “Karena baik pegawai pemprov maupun masyarakat yang dilayani ini berasal dari berbagai wilayah di kabupaten/kota se-Banten. Jadi kalau mereka bisa tetap di rumah, pemerintah bisa lebih fokus menanganani kasus-kasus Covid-19 dari seluruh rumah sakit rukukan yang ada di Banten,” katanya. Sementara, Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengungkapkan, masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengaturan lainnya diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020. "Akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” kata Muktabar. (tb)

Sumber: