Peringati Hari Otonomi Daerah, Disentralisasi Masih Setengah Hati

 

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti terkait pelaksanaan otonomi daerah yang belum optimal, bahkan terkesan setengah hati. Saat ini masih terjadi tarik ulur antar kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

 

Hal itu diungkapkan usai memimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) 2026 di Halaman Gedung Setda Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (27/4).

 

Wagub Banten mengatakan, otonomi daerah merupakan salah satu instrumen utama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun ia menyayangkan masih terdapat beberapa kebijakan yang kembali ditarik ke Pemerintah Pusat. Ia menyoroti adanya tren penarikan kembali sejumlah kewenangan ke pemerintah pusat dalam beberapa waktu terakhir. Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi mendalam terkait efektivitas sistem yang berjalan saat ini dibandingkan dengan awal masa reformasi.

 

"Tapi kita berharap betul-betul bagaimana desentralisasi yang kaffah, kecuali ada beberapa hukum, agama, keamanan, dan pertahanan dan luar negeri. Kalau terkait yang lain-lain, diserahkan kepada daerah, seperti tahun 2000 sebelumnya," ungkapnya.

 

Menurutnya, banyak daerah yang wanprestasi sehingga memicu sentralisasi kembali, Dimyati meminta agar hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk menjalankan desentralisasi secara setengah hati.

 

Meski begitu, Dimyati menyebutkan terdapat tiga tujuan utama mengapa daerah harus diberikan kepercayaan lebih, yakni pelayanan cepat dengan memangkas birokrasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih responsif.

"Kedua bagaimana kemandirian daerah, ketiga bagaimana supaya yang namanya potensi daerah dikembangkan," paparnya.

 

Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan, bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

 

Ia menyoroti sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian, seperti penguatan program prioritas nasional, reformasi birokrasi berbasis digital, peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta kolaborasi lintas wilayah dalam menangani berbagai persoalan, termasuk pengelolaan sampah dan pengentasan kemiskinan.

 

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur juga dinilai penting melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi guna menciptakan birokrasi yang profesional dan adaptif.

 

Maesyal menegaskan, peringatan Hari Otda harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Momentum ini harus kita jadikan penguat komitmen untuk terus meningkatkan kinerja, pelayanan, dan inovasi di setiap lini pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat," katanya.

 

Bupati Kabupaten Lebak Moch Hasbi Jayabaya menyatakan, semangat (Otda) tahun ini, mencerminkan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung pencapaian cita-cita nasional. Karenanya ia meminta ASN untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan," kata Hasbi.

 

Terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan, saat ini sudah bergulir di Kemendari dan Pemkab Lebak tidak mempunyai kewenangan."Kewengannya ada langsung di presiden, dan DOB Cilangkahan sudah moratorium tinggal menunggu pengesahan saja dari presiden," ujarnya.

 

Secara pribadi, dia mendukung pemekaran DOB Cilangkahan ini, karena wilayah Lebak begitu luas.

"Saya mendukung DOB ini, mudah-mudahan bisa menjadi kenyataaan," ucap Hasbi

 

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nasional Tahun 2025, Kota Tangerang berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah kota dengan skor dan status kinerja berprestasi tertinggi secara nasional dengan nilai 3,8494.

Sumber: