BJB FEBRUARI 2026

Pengawasan Stok Pangan dan HET Diperketat

Pengawasan Stok Pangan dan HET Diperketat

RAKOR: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, bersama Sekda Banten Deden Apriandhi Hartawan mengikuti Rakor Kesiapan Memasuki Bulan Ramadan 2026, di Polda Banten, Rabu (18/2).(Pemprov Banten For Tangerang Ekspres)--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Polda Banten bersama Pemprov Banten berkolaborasi untuk memperkuat pengawasan stok pangan pada momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriyah. Langkah ini untuk memastikan kebutuhan pangan dapat mencukupi bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah jawara.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Memasuki Bulan Ramadan 2026 guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan kondusivitas wilayah di Polda Banten, Kota Serang.

Sementara itu, Kapolda Banten, Irjen Pol. Hengki, menegaskan bahwa pihaknya akan memantau ketat ketersediaan komoditas dasar seperti beras, gula, tepung terigu, dan minyak goreng. Ia memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba melakukan praktik penimbunan.

”Satgas Pangan Polda Banten akan melakukan tindakan tegas bersama pemerintah daerah jika ditemukan adanya penimbunan oleh spekulan. Kami ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi tanpa kendala,” katanya, Kamis (19/2).

Selain ketersediaan stok, Polda Banten juga mengawasi agar harga di pasar tradisional maupun modern tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Terkait pengamanan wilayah, Polda Banten dijadwalkan akan memulai Operasi Ketupat pada 25 Februari 2026. Berbagai persiapan infrastruktur pendukung mulai dilakukan, seperti perbaikan dan penambahan penerangan Jalan Umum (PJU), perbaikan ruas jalan yang rusak, penambahan titik CCTV di lokasi rawan, sosialisasi dan imbauan keamanan kepada masyarakat.”Tiga poin penting kami adalah ketersediaan bapokting, harga yang terjaga sesuai HET, dan situasi kamtibmas yang tetap kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengatakan terdapat beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Di antaranya adalah ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Pokok Penting (Bapokting), stabilitas harga, serta antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

”Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan langkah antisipatif bersama dalam menjamin ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, pencegahan gangguan kamtibmas, hingga kesiapan menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri,” katanya.(mam)

Sumber: