Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, sebelumnya menyarankan agar pemerintah tidak perlu terburu-buru mengajukan pinjaman ke bank. Menurutnya, ada alternatif skema lain seperti kerja sama Build Operate Transfer (BOT) atau melibatkan pihak ketiga agar beban APBD tidak semakin berat.
"Kami juga sempat mengusulkan opsi BOT agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya pada pemerintah. Tinggal bagaimana pembagian hasil dan pengelolaannya sesuai regulasi,” ujarnya.
Pihaknya khawatir bahwa skema pinjaman bank akan menjadi beban anggaran di masa depan, Muji menegaskan DPRD tidak ingin hal itu terjadi. Ia meminta Pemkot memastikan pinjaman tidak melebihi periode kepemimpinan wali kota yang sekarang.
“Jangan sampai ada pinjaman yang pembayarannya melewati periode kepemimpinan beliau, karena aturan juga tidak membolehkan itu,” tegasnya.
Muji menekankan, jika pinjaman benar-benar dilakukan, penggunaannya harus difokuskan untuk pembangunan yang memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, seperti pasar.
Ia menolak jika pinjaman justru dialokasikan untuk infrastruktur jalan atau proyek lain yang tidak bersifat produktif.
“Kalau untuk jalan dan sebagainya, lebih baik jangan. Pinjaman harus dipakai untuk sektor yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, pasar salah satunya,” pungkasnya. (ald)