Pemprov Banten Kesulitan Akses Informasi dari BGN, Program MBG Banyak Masalah

Pemprov Banten Kesulitan Akses Informasi dari BGN, Program MBG Banyak Masalah

Sejumlah petugas menjaga kantor Pusat Informasi dan Koordinasi program MBG di wilayah Banten, kantor tersebut berlokasi di Pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (6/10). (SYIROJUL UMAM/TANGERANG EKSPRES)--

Pihaknya akan membentuk tim terpadu untuk memfasilitasi proses sertifikasi tersebut guna meminimalisir resiko keracunan dan memastikan standar kesehatan terpenuhi."Kita coba standarisasi, membantu dapur dengan SLH. Itu kan kewenangan Kementerian Kesehatan, BPOM, tapi kita support," terangnya. 

"Kita belum tahu data yang sudah punya SLH, kita berusaha untuk meminimalisir karena ada masalah berarti kan tidak sesuai standar," ungkapnya. 

Permasalahan MBG juga muncul seperti di Kota Tangerang, sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Tangerang. Namun, dari 17 SPPG baru beberapa yang memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS). 

Pemkot Tangerang terus mendorong agar dapur SPPG memenuhi standar higiene sesuai pengawasan Dinkes dan ahli gizi.

Seperti dapur SPPG Yayasan Nurul Kuncung Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, sejak beroperasi pada Februari 2025 lalu hingga saat ini SPPG tersebut belum memiliki SLHS. Sebab, dari 50 baru enam  relawan yang bekerja di SPPG tersebut mengikuti pelatihan  yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang

Dapur SPPG tersebut memiliki luas lahan sekira 300 meter persegi. Disamping dapur pengolahan pangan terdapat tempat pencucian ompreng. 

Kepala SPPG Yayasan Nurul Kuncung Keroncong Jatiuwung, Erwin Bintang mengungkapkan, bahwa untuk mendapatkan SLHS harus melalui beberapa persyaratan, salah satunya para relawan yang bekerja di SPPG dapur MBG harus mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Di dalam SLHS, ada sebuah persyaratan 50 persen relawan sudah memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji. 

"Relawan kami baru 6 dari 50 orang yang sudah ikut pelatihan sama Dinkes Kota Tangerang, setidaknya 50 persen dari jumlah pegawai. SPPG kami total keseluruhan ada 50 orang pegawai," ungkap Erwin saat ditemui, Senin, 6 Oktober 2025.

Berdasarkan instruksi Badan Gizi Nasional, seluruh SPPG dapur MBG pada Oktober 2025 ini sudah harus memiliki SLHS Oleh karenaya, dia mendesak Dinkes Kota Tangerang segera menuntaskan proses pelatihan bagi relawan SPPG khususnya di Kota Tangerang agar memperoleh sertifikat tersebut."Sepengetahuan saya di Kota Tangerang sekitar baru 3 SPPG yang sudah punya SLHS," sambungnya.

"Jadi kita juga masih nunggu arahan Dinkes, kita juga ingin cepat diterbitkan," ujarnya.

Erwin merinci, dari 50 orang pegawai, pihaknya menugaskan untuk beberapa bagian diantaranya, 10 orang juru cacah, 10 orang juru masak, 10 orang bagian packing dan 10 orang bagian pendistribusian. Kemudian 7 orang bagian kebersihan dan 3 orang bagian manajemen.

Erwin yang ditugaskan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola SPPG tersebut menyampaikan, berdasarkan arahan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang sempat berkunjung ke dapurnya, meminta agar sampah pasca pengolahan dan pendistribusian MBG agar dapat diolah menjadi pupuk kompos. 

Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tempat, pihaknya memberdayakan warga sekitar untuk memanfaatkan sampah tersebut untuk pakan ternak seperti ikan lele, gurame dan lainnya.

"Karena ada warga sekitar yang minta untuk pakan ternak ikan, kita merasa terbantu, jadi setiap harinya ada yang ngambil," ujar Erwin.

Dia merinci, selama beroperasi hingga kini SPPG Yayasan Nurul Kuncung Keroncong, Jatiuwung, menyalurkan paket MBG sebanyak 3.806 untuk 6 sekolah, Ibu hamil dan Ibu menyusui serta balita di lingkungan Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung."Untuk menu hari ini yaitu, Nasi Putih, Ayam Kalasan, sayur Capcay, tempe Goreng dan buah jeruk," sebutnya.

Sumber: