Sekretariat Serikat Buruh, Zakiyah Janji Carikan Lokasi

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah ber­janji akan mencarikan lokasi untuk sekretariat serikat buruh se-Kabupaten Serang.

Hal itu dilakukan supaya buruh bisa berkumpul dalam satu tempat untuk melak­sa­nakan kegiatan maupun rapat bersama dan lain sebagainya.

Janji itu terucap ketika me­lakukan audiensi dengan Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Ka­bupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Jumat (26/9). 

Hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Zaldi Dhuhana, Staf Ahli Bupati Sugihardono, Asda II Febrianto, Kepala Disna­­kertrans Diana Ardhianty Utami, Kepala Bakesbangpol Epi Priatna, dan Kabag Hukum Lalu Farhan Nugraha.

"Insya Allah nanti kita akan menyediakan tempat untuk bapak ibu semuanya bisa berkumpul, bersilahturahmi, berkomunikasi, untuk meng­­akomodir permasalahan di Kabupaten Serang. Nantinya dapat dirapatkan bersama, agar ada solusi yang dapat diselesaikan," kata Zakiyah. 

Kata dia, audiensi dengan serikat buruh ini dalam rangka menampung seluruh aspirasi yang disampaikannya, agar diselesaikan bersama dan menemukan solusi yang ter­baik bagi buruh.

Karena, Pemkab Serang ini disebut sebagai mediator dan fasilitator yang akan me­ngakomodir apa yang dibu­tuhkan oleh buruh.

"Sehingga, kenyamanan bekerja buruh itu bisa di­laksanakan dengan baik, dan tentu juga dalam rangka menjaga iklim investasi di Kabupaten Serang," ujarnya.

Dikatakan Zakiyah, ada tujuh tuntutan yang telah disam­­paikan serikat buruh. Salah satunya perihal penghapusan outsourcing dan Upah Mini­­mum Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Provinsi (UMP).

Perihal penghapusan out­­sourcing, kata Zakiyah, dirinya minta buruh untuk menyam­­­paikan kembali secara detail di pertemuan selanjutnya. Soal UMK serta UMP, sejauh ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut.

"Jadi nanti itu akan ditindak lanjuti melalui dewan pe­ngupahan," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah mengaku ber­syukur telah diterima ber­­audiensi dengan Bupati Za­kiyah dengan menyampaikan beberapa tuntutannya.

Seperti penghapusan sistem outsourcing dan UMK serta UMP, sudah disampaikannya yang disambut baik dengan mengkaji terlebih dahulu untuk kemudian dibahas di Pemkab Serang.

"Sejauh ini, kondisi outsour­­cing semrawut, tidak ada pro­sedur yang memang se­ba­gaimana aturannya, ter­utama sistem pengupahannya. Lalu,  UMP dan UMK sejauh ini memang belum ada pem­bahasannya, tapi kita sudah survey mandiri, karena menu­rut undang-undang sudah tidak ada lagi survey pasar," katanya.

Sumber: