Jangan Ada Lagi Rekrutmen Pengawas Dadakan

TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak meng­gelar kegiatan Outlook Pemilu dan Pe­milihan 2029 dengan tema "Trans­formasi Kelembagaan Pengawasan Pemilu, Kedudukan dan Kewenangan sesuai Undang-undang”. Kegiatan itu bertempat di Hall Universitas Latansa Mashiro, Lebak, Selasa (23/9). 

Ketua Bawaslu Lebak, Dedi Hidayat mengatakan, kegiatan ini merupakan pembinaan dan penguatan kelem­bagaan sebagai langkah strategis dalam melakukan evaluasi penye­lenggaraan pengawasan Pemilu tahun 2024 sekaligus sekaligus memetakan arah pengawasan menuju Pemilu tahun 2029.

"Iya, kegiatan ini bertujuan tidak lain untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu di seluruh tingkatan, meningkatkan koordinasi internal, serta memastikan kesiapan menghadapi tantangan kepemiluan di masa mendatang," kata Dedi ke­pada wartawan di sela-sela acara. 

Kata Dedi, kegiatan ini terselenggara atas inisiasi DPR RI Komisi ll yang dalam hal ini hadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi ll DPR RI Bahtra Banong, Ketua Bawaslu Pusat Rahmat Bagja serta Bawaslu Provinsi Banten dan Lebak. 

"Peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan elemen termasuk media, kita diskusi sekaligus menampung berbagai masukan dan usulan tentang pengawasan kepemiluan," ujarnya. 

Bahtra Banong dalam sambutannya mengatakan, pengawasan ke­pe­miluan kedepan harus lebih baik lagi. Untuk itu, dia menekankan agar dilakukan evaluasi terhadap rekrutmen penyelenggara atau sumber daya manusia (SDM) di dalam lembaga Bawaslu. 

"Jadi jangan ada lagi rekrutmen pengawas baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dikebut dalam satu malam atau dadakan, karena selama ini itu yang terjadi. Hingga membuat kualitas pe­nga­wasan tidak maksimal," paparnya. 

Banong menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap tahapan Pemilu 2024 menjadi modal penting dalam memperbaiki strategi pengawasan, mulai dari penguatan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. 

“Pengalaman pada Pemilu 2024 harus menjadi bahan pembelajaran kolektif agar pengawasan pada Pemilu 2029 lebih efektif, partisipatif, dan berintegritas,” tegasnya. (fad)

Sumber: