24 Desa di Banten Masih Tertinggal

Ia menjelaskan, terdapat 6 indikator atau dimensi yang menyebabkan 24 desa masih dalam kategori tertinggal. Yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, ak­se­bilitas, dan tata kelola peme­rintahan.

Lebih lanjut, dari enam in­dikator tersebut, masing-ma­sing hanya mendapat skor 0,4907 sampai dengan 0,5989. 

"Jadi kalau skornya diatas 0.5989 sampai dengan 0,7072 itu masuk desa berkembang, begitu juga maju 0,7072 sam­pai dengan 0,8155, dan yang mandiri itu diatas skor 0,8155," ujarnya.

Ia menjelaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten langsung mengintervensi un­tuk melakukan percepatan pem­bangunan desa, dan DP­MD ditunjuk sebagai koor­dinator untuk melakukan hal tersebut.

"Kami bersyukur bah­wa gu­bernur, wakil guber­nur, sekda itu mengarahkan kami di ta­hun ini untuk bisa bersinergi dengan para OPD, karena me­ngingat selama ini kita masih melakukan inter­vensi terhadap pembangunan se­cara masing-masing," tuturnya. 

Ia menjelaskan, Satgas per­cepatan pembangunan desa yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik yang ada di Pemprov Banten, dan ka­bupaten/kota.

Tak hanya itu, satgas ini juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak TNI, Polri, hingga perusahaan yang memiliki Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan terlibat untuk mengatasi masalah tersebut.

"Satgas percepatan pem­bangunan desa masih dalam proses SK gubernur," jelasnya.

Ia memaparkan, salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembangunan jalan poros desa lewat program Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera, dan peme­nuhan kebutuhan tenaga medis serta tenaga pendidikan di 24 desa tersebut.

"Jadi dalam artian program Bang Andra ini diarahkan untuk mendukung pemba­ngunan di desa. Termasuk kebutuhan guru dan tenaga kesehatan yang kurang di 24 desa diarahkan ke desa ter­tinggal," ungkapnya.

Dengan adanya intervensi dari seluruh OPD tersebut, pihaknya berharap sudah tidak ada desa tertinggal pada 2026 mendatang. 

"DPMD menargetkan 2026 nanti status desa tertinggal meningkat menjadi desa ber­kem­bang. Jadi hasil evaluasi indeks desanya ini nanti akan keluar di 2027," jelasnya.

Sebelumnya, Assisten Dae­rah (ASDA) I Pemprov Banten Komarudin mengatakan, pi­haknya bersama seluruh OPD di lingkungan Pemprov Banten akan gotong royong meng­intervensi pembangunan desa sesuai dengan instruksi Gu­bernur Banten.

"24 desa ini akan kita rembuk bersama-sama seluruh OPD, karena memang Pak Gubernur telah memprioritaskan pem­bangunan desa, sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa kemiskinan harus dihilangkan," katanya.

Ia menjelaskan, desa dengan kategori tertinggal diakibatkan kurangnya indeks desa mem­bangunnya, atau masih berada di skor 1 yang menandakan ketertinggalan baik pada layan­an dasar seperti pendidi­kan, kesehatan, sarana infra­strukur, lingkungan hidup maupun pertumbuhan ekonominya. 

Sumber: