Pemkot Tangsel Beri Dukungan Cek Kesehatan, Satpam dan Cleaning Service

Pemkot Tangsel Beri Dukungan Cek Kesehatan, Satpam dan Cleaning Service

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie.-(Tri Budi Sulaksono/Tangerang Ekspres)-

TANGERANGEKSPRES.ID, SERPONG - Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tangsel rencananya akan diresmikan pada 15 Agustus mendatang. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis dan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 150 siswa akan tinggal di asrama sekolah yang sudah di sediakan. 

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, SR yang akan dibuka di wilayahnya adalah untuk tingkat SMA dan yang mengadakan dari Provinsi Banten. "Meskipun yang mengadakan provinsi namun, kita sudah memberikan dukungan fasilitasi kesehatan misalnya, kita periksa kesehatannya pada saat awal masuk," ujarnya.

Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, pihaknya secara periodik mungkin akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan akan dilakukan koordinasi dari pihak sekolah rakyat dan dinas kesehatan.

"Kemarin kepala sekolah rakyat di Tangsel juga minta bantuan tenaga pengamanan dan cleaning service," tambahnya. "Konsep dari sekolah rakyat ini boarding school. Sehingga siswa tinggal penuh di asrama," tutupnya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, sekolah rakyat sedang dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan dilakukan peresmian.  Dimyati menambahkan, SR di Kota Tangsel kepala sekolahnya sudah ada. Yakni berasal dari guru SMAN 11 Kota Tangsel. "Guru dari SMAN 11 Tangsel kita BKO-kan menjadi kepala sekolah rakyat," tambahnya. Dimyati menambahkan, antusias masyarakat terkait sekolah rakyat ada yang mau dan ada yang tidak mau. Di Banten dibagi dalam dua kuota. 

Dari Pandeglang berapa, dari Serang berapa, dari Tangerang berapa. Paling banyak dari Kabupaten Tangerang. Kalau di Lebak ada sendiri sekolah rakyat dan itu paling banyak muridnya," tambahnya. Menurutnya, di Provinsi Banten terdapat dua sekolah rakyat. Yakni di Lebak dan Kota Tangsel. "Itu baru pinjam pakai dan bangunan belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam arti 7 hektare. Ini kita baru pinjam pakai dari BLK milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara," terangnya. (bud)

Sumber: