Pemprov Rumuskan Kebijakan Antikorupsi Mulai dari Sekolah

TANGERANGEKSPRES.ID - Pemprov Banten bersama penyuluh anti korupsi yang juga sebagian besar guru di sekolah akan mencoba merumuskan kebijakan untuk mendukung pendidikan antikorupsi di sekolah.

Pj Gubernur Banten Al Muktamar mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima masukan dari penyuluh untuk mencoba merumuskan kebijakan. Upaya tersebut bertujuan menggaungkan semangat antikorupsi ke seluruh masyarakat terutama di lingkungan pendidikan.

“Kita tahu bersama korupsi itu perlu diedukasi secara terus menerus. Para penyuluh di sini sebagian besar dari guru. Sehingga kita bisa rumuskan kebijakan antikorupsi mulai dari sekolah,” katanya, saat menghadiri Sharing Session Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Rapat Koordinasi Penyuluh Antikorupsi Seluruh Indonesia (PAKSI) Provinsi Banten tahun 2024 di Lantai 3, Gedung Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (21/02/2024).

Ia mengaku bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di Provinsi Banten. Sebagai implementasinya, Pemprov Banten terus melaksanakan berbagai program dengan para Penyuluh Antikorupsi yang merupakan bentukan dari KPK seperti kegiatan pengukuhan dan forum diskusi lainnya.

“Melalui kegiatan ini kita lebih interaktif dalam menanamkan sikap integritas kita untuk terus memiliki sikap antikorupsi yang dimaksimalkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov Banten juga berkomitmen mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi  dalam diri tenaga pendidik, peserta didik, Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Masyarakat.

“Dan itu bagian kita dalam rangka memperluas antikoupsi dan menanamkan sistem nilai dasar pada siswa, yang memungkinkan bagi dunia pendidikan dengan melalui materi pelajaran dan pemberian contoh keteladanan di lingkungan sekolah,” terangnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara menyampaikan pihaknya akan terus mengoptimalkan pengawasan terhadap integritas. Dinilai sebagai tempat dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai integritas, ia menyampaikan sekolah mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki sikap antikorupsi.

“pendidikan antikorupsi sejak dini merupakan proses pembelajaran tentang integritas, yang kita bisa mulai dari dunia pendidikan,” jelasnya.

Ia menuturkan, aktivitas sehari-hari biasa saja dapat mengandung nilai korupsi jika tidak teliti dalam menanggapinya. Dengan begitu, ia berharap integritas dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi mampu dirasakan oleh semua kalangan.

“Iya, jika kita memperkuat integritas maka sikap antikorupsi itu bisa kita perkuat dan kita tularkan kepada sesama,” ungkapnya.

Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati menyampaikan program Forpak Banten di Tahun 2024 fokus pada bidang pendidikan. Selain memiliki program Desa Antikoupsi, Kabupaten/Kota Antikorupsi, Forpak Banten akan terfokus pada program pembentukan sekolah berintegritas.
 
“Kita sebenarnya sudah lengkap dari perencanaan. Tinggal implementasinya dan komitmen yang ditetapkan dalam regulasi,” ungkapnya.

Ia menyatakan, program ini akan memberdayakan para Penyuluh Antikorupsi di sektor pendidikan. Nantinya, nilai-nilai antikorupsi ini akan diturunkan menjadi sebuah proses pembelajaran yang didukung dengan kolaborasi berbagai stakeholder.

“Untuk implementasinya kita bangun dari proses disampaikan, atau dipublikasikan dan komitmen melalui pakta integritas. Semoga adanya sekolah ini tidak terjadi lagi indikasi tindak korupsi di sekolah,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi berbagai halangan di lapangan, pihaknya juga terus melakukan penyuluhan kepada seluruh stakeholder di sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas antikorupsi mulai dari Kepala Sekolah hingga para siswa.

“Berbagai pendekatan pun terus kita lakukan, terutama sosialisasi antikorupsi kepada para Kepala Sekolah dan bendahara sekolah serta para siswa,” pungkasnya. (*)

Sumber: