TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp13 miliar melalui penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan tersebut mulai dijalankan sebagai bagian dari upaya pengetatan belanja daerah, sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja ASN.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Yusup Suprapto, mengatakan penghematan akan difokuskan pada belanja operasional rutin, terutama penggunaan energi dan kendaraan dinas.“Efisiensi paling terasa dari sisi energi seperti listrik, telepon, dan internet. Selain itu, penggunaan BBM juga dibatasi hingga 50 persen dari standar harga satuan tertinggi,” ujarnya, Kamis (16/4).
Ia menyebut, belanja listrik, telepon, dan internet yang selama ini mencapai sekitar Rp2 miliar per bulan ditargetkan bisa ditekan hingga separuhnya selama kebijakan WFH diterapkan. Sementara itu, penghematan dari pembatasan bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan mencapai Rp2 miliar.
Selain itu, Pemkot juga memangkas anggaran perjalanan dinas pada 32 organisasi perangkat daerah (OPD). Pemangkasan dilakukan sebesar 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri.“Dari perjalanan dinas, potensi efisiensinya bisa lebih dari Rp10 miliar. Sejak awal tahun memang sudah kami arahkan untuk penghematan,” katanya.
Meski demikian, Yusup menegaskan angka pasti efisiensi masih menunggu hasil rekonsiliasi anggaran triwulan pertama tahun 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menegaskan kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap bekerja secara normal.“Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Karena itu, OPD yang berkaitan dengan pelayanan, pendapatan, dan keuangan tidak menerapkan WFH secara penuh,” ujarnya.
Nanang menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Pemkot untuk memastikan anggaran daerah lebih efektif dan tepat sasaran.“Selain untuk efesiensi tapi ini juga bagaimana anggaran bisa dialihkan ke program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya. (ald)