Warga Diminta Jujur saat Sensus
BPS Kota Serang saat audiensi dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi, Selasa (2/6).--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang meminta masyarakat memberikan data yang jujur saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kejujuran responden dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Kepala BPS Kota Serang, Tri Cahyo Purnamo mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan hingga jasa.
Pendataan juga mencakup usaha berbasis digital yang selama ini belum seluruhnya terdata.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan tersendiri karena banyak pelaku usaha menjalankan bisnis dari rumah atau melalui platform daring sehingga sulit teridentifikasi.
“Banyak usaha yang tidak terlihat secara fisik, padahal ada aktivitas ekonomi di dalamnya. Karena itu kami berharap masyarakat memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas sensus,” kata Cahyo, Selasa (2/6).
Pelaksanaan sensus akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 529 petugas akan diterjunkan ke enam kecamatan dan 67 kelurahan di Kota Serang untuk melakukan pendataan secara langsung.
Cahyo menjelaskan, hasil sensus diharapkan mampu menghadirkan data ekonomi yang lebih lengkap dan mutakhir, termasuk potensi usaha digital yang selama ini belum tercakup dalam pendataan.
Sementara itu, Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan ekonomi.
“Data hasil sensus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Pemkot Serang telah menerbitkan surat edaran serta mengajak pelaku usaha dan UMKM berpartisipasi aktif.
Pemerintah berharap sensus dapat menghasilkan data yang valid sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan lebih tepat sesuai kondisi riil di lapangan. (ald)
Sumber:


