Dia menyebut, pembentukan Perda tersebut tidak berazaskan kearifan lokal yang memuat kepentingan delapan kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten.
"Perda No. 5 Tahun 2023 bisa dibatalkan, Pemda bisa gugat ke PTUN," tegasnya.
Dia menguraikan, banyaknya kerugian yang bakal dirasakan pemerintah daerah apabila RKUD dilakukan pemindahannya dari BJB ke Bank Banten diantaranya, hilangnya penyediaan layanan dan fasilitas BJB yang selama ini diterima pemerintah daerah. Kemudian hilangnya deviden atau pembagian laba atas kepemilikan saham di BJB, hilangnya penyaluran kredit usaha melalui pelaku usaha UMKM dan masih banyak lagi kerugian yang bakal dialami Pemda.
"Ingat, bjb itu banyak jasanya ke pemda di Provinsi Banten.
Jangan karena pendekatan intervensi kekuasaan lantas kepala daerah pindahkan RKUD ke Bank Banten. Hal ini bisa membahayakan stabilitas politik anggaran daerah di 8 Kabupaten Kota se-Banten," pungkasnya.
"Saran saya jangan pindahkan RKUD dari BJB ke Bank Banten. Manajemen Bank Banten belum profesional dan masih matiran," tutupnya.(*)