DPRD Nilai Pemprov Terlalu Bergantung Pada PKB

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — DPRD Banten menilai, Pemerintah Provinsi Banten terlalu bergantung pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, masih banyak opsi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Untuk itu, Pemprov diminta untuk segera membenahi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi III DPRD Banten, Mansur, menyebut mengatakan jenis penerimaan lain masih banyak, mulai dari pengelolaan aset, penguatan BUMD, hingga penggalian potensi pajak baru seperti pajak air permukaan dan pajak alat berat menyimpan potensi besar yang belum tersentuh secara menyeluruh akibat lemahnya pendataan wajib pajak.

"Pendataan pengusaha yang menggunakan alat berat maupun air permukaan harus ditata ulang dan ditingkatkan targetnya. Di situlah letak ekstensifikasinya," katanya, Kamis (30/7).

Selain itu, Mansur juga menyoroti banyaknya perusahaan yang mengeruk keuntungan di Banten namun mendaftarkan NPWP dan administrasi perpajakannya di luar daerah. Hal terjadi pada perusahaan yang kerap lalu lalang di jalanan Banten menggunakan pelat nomor luar daerah.

Politisi partai PKS menegaskan, pemerintah daerah perlu memiliki kemauan politik untuk mendorong perusahaan memindahkan domisili administrasi perpajakannya ke Banten agar memberikan kontribusi terhadap PAD.

"Nah itu juga yang harus ada kebijakan dari pemerintah atau kekuatan will dari pemerintah bagaimana semua itu harus diubah kaya misalnya kendaraan perusahaan apalagi truk bolak balik Serang masuk wilayah Banten diupayakan yang punya plat kendaraan Banten termasuk alat berat ya ini usahanya di Banten harus punya domisilinya juga di Banten sehingga memberikan sumbangsih kepada PAD Banten," jelasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penataan ulang potensi pendapatan dan retribusi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.

"Kami melakukan mapping dan penelusuran data potensi hingga realisasi di setiap OPD. Ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada namun belum tergarap optimal," katanya.

Berly menjelaskan, berdasarkan catatan, realisasi retribusi daerah pada semester I baru menyentuh angka Rp191 miliar atau sekitar 49,18 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp389 miliar. Menurut Berly, belum optimalnya pendapatan dari sektor retribusi disebabkan oleh sejumlah kendala teknis di tingkat OPD penghasil, seperti strategi pemasaran yang belum maksimal serta dukungan penganggaran yang belum sepenuhnya menunjang operasional penarikan retribusi.

"Marketing mereka belum bisa memaksimalkan daya dukung itu, jadi beberapa faktor belum bisa optimal daya dukungnya," jelasnya. (mam)

Sumber: