Ombudsman Selidiki Kejanggalan SPMB SMAN 2 Kota Serang

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan indikasi kejanggalan serius dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 2 Kota Serang. Penelusuran dilakukan setelah muncul protes dari wali murid yang mengaku nama anaknya hilang dari sistem jelang pengumuman hasil seleksi.

Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi, mengungkapkan adanya manipulasi data siswa yang masuk lewat jalur ilegal setelah masa pra-SPMB selesai. Temuan ini terungkap setelah pihaknya melakukan klarifikasi langsung ke pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

Ia memaparkan kronologi bukti-bukti yang diperlihatkan pihak sekolah, Ombudsman menemukan adanya riwayat perubahan data yang tidak wajar pada akun salah satu calon siswa.

Mulai dari tahap pra-SPMB calon peserta didik tersebut tidak mengunggah dokumen prestasi. Namun, ketika proses SPMB berlangsung, pada akun peserta tiba-tiba muncul dokumen sertifikat prestasi tanpa sepengetahuan pihak sekolah.

Kejanggalan berlanjut saat pendaftaran jalur prestasi dibuka pada 2 Juli 2026 pukul 11.18 WIB. Calon siswa tersebut mendaftar lewat jalur juara II tingkat kabupaten/kota, namun karena berkasnya belum terunggah, panitia pun meminta klarifikasi kepada orang tua yang bersangkutan.

Pada pukul 20.25 WIB di hari yang sama, pilihan jalur pendaftaran siswa tersebut mendadak berubah dari prestasi kejuaraan menjadi jalur tahfiz tiga juz dengan bobot enam poin tanpa verifikasi ulang sekolah. 

Selain itu, sertifikat tahfiz yang dilampirkan diragukan keabsahannya karena belum dilegalisasi LPTQ dan tanggal penerbitannya tidak sinkron dengan jadwal verifikasi. Padahal, jika merujuk pada juknis SPMB 2026, perubahan data krusial seperti itu wajib melalui koordinasi sekolah sebelum dieksekusi oleh operator Dindikbud Provinsi Banten.”Yang jadi konsen kami adalah, kok bisa dilakukan perubahan data, padahal proses pra-SPMB sudah selesai dan sistem semestinya sudah terkunci. Sekolah pun mengaku tidak memiliki akses untuk mengubah itu,” katanya kepada awak media, Selasa (7/7).

Atas hal itu, Ombudsman Banten mendesak Dindikbud Provinsi Banten untuk membongkar siapa oknum yang memiliki akses untuk mengubah data sistem SPMB tersebut.”Kami sudah meminta Dindik untuk konsisten dengan prosedur. Jika masa pra-SPMB sudah lewat, aturan harus ditegakkan demi mencegah kegaduhan. Saat ini Dindik sedang menelusuri di mana letak kebocoran prosedurnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, jika mengacu pada petunjuk teknis SPMB, seluruh dokumen prestasi harus diunggah dan diverifikasi pada tahap pra-SPMB. Dalam kasus ini, peserta mengakui belum memiliki prestasi saat mengikuti tahapan tersebut.”Kalau kita kembali pada juknis, seharusnya dia menginput pada saat Pra SPMB dan itu tidak dilakukan. Dia mengakui tidak memiliki prestasi pada saat Pra SPMB. Kapan itu diinput? Sesudah Pra SPMB selesai. Itu pun terjadi perubahan yang awalnya prestasi kejuaraan tingkat kabupaten/kota lalu berubah menjadi tahfiz, itu pun dengan sertifikat tanggal 18 Mei. Di saat ingin diundang untuk dicek tidak hadir,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan akan menelusuri perubahan data tersebut, apakah dikarenakan kelemahan sistem atau ada campur tangan pihak lain. “Kita akan coba cek benar-benar secara sistem. Ini kan harus diverifikasi dan Dindik harus memastikan ini di mana kejadiannya, apakah ada permasalahan di sistem sehingga tiba-tiba orang tuanya bisa melakukan penginputan mandiri atau memang ada pihak yang bermain di sini, berharap bisa lolos dan segala macam. Masuk saja, apakah ini permasalahan di sistem atau ada oknum,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mendesak Dindikbud Banten untuk menelusuri adanya kejanggalan pada kasus SPMB yang terjadi di SMAN 2 Kota Serang. Seharusnya perubahan data peserta tidak dapat dilakukan setelah tahapan pra-SPMB selesai.”Saya meminta supaya data SPMB itu diaudit. Kepala Dinas kan sempat mengatakan bahwa setelah Pra SPMB itu tidak ada lagi perubahan data ternyata kan banyak terjadi seperti di Lebak juga sempat rame. Ternyata di Lebak ada juga yang mengubah data jarak juga,” katanya.

Ia mengaku telah meminta Inspektorat Provinsi Banten melakukan investigasi. Audit juga harus dilakukan pada seluruh sistem jalur penerimaan. Sebab hal ini bisa saja terjadi pada jalur penerimaan selain jalur prestasi.”Inspektorat untuk mengaudit sistem itu karena kemarin mendapatkan apresiasi KPK dan Kemenpan RB rupanya kejadian seperti ini kan memutarbalikkan fakta itu atau memutarbalikkan apa yang diberitakan sejauh ini,” tuturnya.

Yeremia menuturkan, kejadian serupa juga bisa terjadi pada sistem SPMB, termasuk sertifikat-sertifikat prestasi non akademik itu yang bisa saja dipalsukan.”Termasuk yang sekarang ini kan jalur mutasi tuh bisa saja surat mutasinya tidak valid tapi mereka tutup mata itu kan akhirnya banyak anak-anak yang berhak lalu diragukan. Saya yakin banyak sertifikat bodong tapi tidak diverifikasi dengan baik dan benar padahal ada pra SPMB yang cukup waktu lama untuk memverifikasi itu mestinya,” paparnya.(mam)

Sumber: