Aspirasi Infrastruktur dan Lingkungan Masih Mendominasi, Reses DPRD Tangsel Jadi Corong Keluhan Warga
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel M Yusuf menyerahkan dokumen hasil reses kepada Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan (Kanan) didampingi Wakil Ketua DPRD Wanto Sugito dan Wakil Ketua DPRD Maria Teresa Suhardja, dalam rapat paripurna Penyampaian Laporan H-Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres-
TANGERANGEKSPRES.ID, SETU — Kegiatan reses kembali menegaskan perannya sebagai jembatan utama antara wakil rakyat dan masyarakat. Hal itu tercermin dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dengan agenda penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025–2026 yang digelar pada Senin (8/12/2025).
Dalam rapat paripurna tersebut, terungkap bahwa suara warga yang dihimpun para anggota dewan saat turun langsung ke daerah pemilihan masih didominasi oleh persoalan klasik, yakni infrastruktur dan lingkungan. Laporan hasil reses menjadi potret nyata kebutuhan masyarakat di lapangan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui mekanisme perencanaan pembangunan formal.
Reses sendiri merupakan agenda wajib bagi setiap anggota DPRD. Melalui kegiatan ini, para wakil rakyat kembali menyapa konstituennya untuk menyerap aspirasi, mendengar keluhan, sekaligus mencatat berbagai usulan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momentum reses sebagai sarana menyampaikan persoalan yang selama ini sulit tersampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Wakil Ketua DPRD Tangsel, M. Yusuf, mengungkapkan bahwa mayoritas aspirasi warga yang disampaikan selama reses masih berkutat pada kebutuhan dasar infrastruktur. Mulai dari perbaikan drainase untuk mencegah banjir, rehabilitasi jalan lingkungan yang rusak, hingga penambahan sarana penerangan jalan umum (PJU) demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.
“Rata-rata yang disampaikan masyarakat melalui reses kemarin adalah infrastruktur. Baik itu drainase, perbaikan jalan, hingga sarana penerangan jalan umum. Mayoritas itu,” ujar Yusuf saat membacakan laporan hasil reses.
Menurutnya, dominasi usulan infrastruktur menunjukkan bahwa kebutuhan dasar tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Yusuf menilai, reses menjadi ruang alternatif yang efektif bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, terutama bagi mereka yang belum terakomodasi dalam Musrenbang di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
“Infrastruktur ini juga sudah menjadi program pemerintah daerah. Dalam pembahasan RAPBD kemarin, belanja infrastruktur mencapai hampir 47 persen dari total APBD Tangsel. Artinya, ini sudah terprogram. DPRD akan terus mendorong dan menjembatani agar aspirasi masyarakat bisa direalisasikan,” jelasnya.
Tak hanya infrastruktur, isu lingkungan juga mengemuka dalam laporan reses. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis, menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai semakin mendesak untuk segera ditangani. Ia menyebut Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang sebagai salah satu sumber keluhan utama warga.
“Masalah sampah ini juga harus menjadi prioritas. Bau tak sedap dari TPA Cipeucang sudah menyebar ke mana-mana. Keluhan warga bukan hanya disampaikan saat reses, tapi juga ramai di media sosial. Ini menandakan persoalan tersebut sudah sangat dirasakan masyarakat dan harus segera ditindaklanjuti,” tegas Rizki.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret dan terukur dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah, agar tidak terus menjadi masalah berulang yang merugikan masyarakat sekitar.
Sementara itu, dari pihak eksekutif, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dan menghimpun aspirasi masyarakat. Menurutnya, hasil reses merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ke depan.
“Semua dokumen hasil reses akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan kajian internal pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan akan diproses untuk dijadikan program pada tahun-tahun mendatang,” kata Pilar.
Pilar menegaskan bahwa masukan masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan lingkungan, akan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia memastikan bahwa anggaran daerah akan diarahkan pada program-program prioritas yang benar-benar mencerminkan kebutuhan warga di lapangan.
“Anggaran yang dimiliki pemerintah daerah akan kami arahkan untuk mendukung program prioritas ke depan, agar pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sumber:
- Share:
