Pemprov Perkuat Perencanaan Pembangunan Bebas Korupsi

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten memulai langkah awal pe­nyusunan Rencana Kerja Pe­merintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik. Langkah yang dilakukan lebih awal ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan menutup celah praktik korupsi.

Hal itu diungkapkan Guber­nur Banten Andra Soni usai membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Pro­vinsi Banten 2027 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (16/12).

Andra Soni mengatakan, partisipasi publik dalam penyusunan rencana awal (Renwal) ini sangat krusial. Menurutnya, akurasi data dan aspirasi di tahap awal akan menentukan kualitas pemba­ngunan Banten di masa depan.

"Ini penting dilakukan agar perencanaan lebih presisi, terencana dengan baik, dan mampu mengakomodir as­pirasi masyarakat. Kita juga melakukan koordinasi terpadu dengan stakeholder vertikal serta pemerintah kabupaten/kota," katanya. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perencanaan yang transparan dan dilakukan jauh hari adalah instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan perencanaan yang matang sesuai Perda No. 1 tentang RPJMD, setiap pro­gram prioritas dapat dika­wal sejak dini agar tepat sasaran.

"Proses ini masih berada pada tahap penetapan tema dan sinkronisasi program prioritas. Setelah forum kon­sultasi publik ini nanti akan dilanjutkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim meng­apresiasi atas inisiatif Pemprov yang menggelar forum ini di akhir tahun 2025. Menurutnya, ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mem­ba­ngun grand design untuk pembangunan Banten yang akan datang.

"Ini adalah langkah maju. Pe­nguatan program peren­canaan dari awal memung­kinkan kita memiliki grand design yang jelas. Kita ingin memastikan aspirasi pemba­ngunan 2027 benar-benar berbasis kebutuhan ma­syarakat," tuturnya.

Ia berhadap, dengan dimu­lainya proses ini lebih awal, diharapkan integrasi antara visi pemerintah pusat, provin­si, hingga daerah dapat ber­jalan harmonis demi ke­sejahteraan masyarakat Banten.

"Ini adalah ruang untuk membangun sinergitas dengan daerah sampai dengan ke tingkat Musrembang," papar­nya. (mam)

Sumber: