Serapan Anggaran Daerah Masih Rendah

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, serapan belanja Pemprov Banten per 21 Oktober 2025 baru tercatat 60,65 persen atau Rp6,55 triliun dari total pagu Rp10,81 triliun, dengan realisasi pendapatan sebesar 70,96 persen atau Rp7,45 triliun.”Dengan realisasi pendapatan dan belanja per 22 Oktober artinya spare cost kita positif antara realisasi pendapatan dan belanja itu 10 persen. saldonya per tanggal 21 oktober tinggal Rp950 miliar, dan itu sangat amat ideal artinya tidak ada pengendapan,” katanya.

Ia merinci, dari empat pos belanja daerah, yang realisasinya masih nol persen yakni belanja tak terduga (BTT). Dari pagu Rp38,98 miliar, belum ada realisasi hingga saat ini. Selanjutnya, pada pos serapan belanja modal mencapai 32,20 persen atau Rp383,5 miliar dari pagu Rp1,19 triliun. Belanja mencapai 61,86 persen atau Rp4,43 triliun dari pagu Rp7,16 triliun. Terakhir, serapan belanja transfer sebesar 72,1 persen atau Rp1,73 triliun dari pagu Rp2,41 triliun.”Berdasarkan data dari Kemendagri kemarin bahwa realisasi Pemprov Banten sudah berada di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.

Rina mengaku, berdasarkan serapan pada OPD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menjadi OPD dengan serapan terendah. Namun hal itu dianggap biasa karena dalam proses pengadaan barang dan jasa.”Itu tinggal kita bayarkan saja. Karena pelaksanaannya sudah. Nanti ke BPKAD itu biasanya di sekitar November. Kita tinggal bayar-bayar saja,” tuturnya.

Rina Dewiyanti mengatakan, Pemprov Banten mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun anggaran 2025.Capaian ini mencerminkan kemampuan Pemprov Banten dalam menjaga stabilitas fiskal daerah serta menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif dan terukur. ”Pemprov Banten terus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan tepat sasaran. Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah,” katanya.

Menurutnya, tingginya realisasi pendapatan menandakan optimalisasi penerimaan daerah. Baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer pusat. Sementara itu, tingkat realisasi belanja yang berada di atas rata-rata nasional memperlihatkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.  ”Ini menunjukan optimalnya pelaksanaan program dan pembangunan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah,” tuturnya. 

Dengan capaian yang melampaui rata-rata nasional, Provinsi Banten termasuk dalam kelompok provinsi dengan pengelolaan keuangan daerah yang produktif dan berkinerja baik. Pemprov tentunya  akan terus mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas serta memastikan penyerapan anggaran dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran hingga akhir tahun anggaran 2025.”Kondisi ini diharapkan terus berlanjut hingga akhir anggaran tahun 2025,” paparnya. (mam-sep-zis)

 

Sumber: