Serapan Anggaran Daerah Masih Rendah

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Serapan anggaran di beberapa daerah di Provinsi Banten sampai triwulan IV masih rendah. Idealnya, pemerintah daerah sudah mencapai 70 persen, akan tetapi banyak yang belum mencapainya. 

Seperti halnya di Kota Tangerang, yang baru mencapai 58 persen. Idealnya, realisasi serapan anggaran di semester terakhir pada Oktober 2025 sebesar 72 persen. Pemkot Tangerang menargetkan penggunaan anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2025 diatas 95 persen. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman menyampaikan, pada semester terakhir tahun anggaran 2025, serapan anggaran masih dibawah target. Herman mengatakan, idealnya serapan anggaran pada Oktober 2025 ini sebesar 72 persen.  ”Sampai Oktober ini baru mencapai 58 persen dari rencana 72 persen,” kata Herman, Senin, (20/10).

Rendahnya serapan anggaran tersebut lantaran Organisasi Perangkat Daerah (ODP) khususnya yang membidangi infrastruktur pembangunan fisik kerap kali mengalami kendala seperti pelaksanaan lelang dan lainnya. “Dinas PUPR dan Perkim yang membidangi Pembangunan fisik sebenarnya sudah banyak lelang yang sudah dilakukan dan sudah ada yang berjalan, tapi belum optimal,” ungkapnya.

Herman menyebut, pada pelaksanaan proses lelang kerap kali pada tahapan masa sanggah dan gagal lelang. Oleh karenanya, pihaknya juga terus menekankan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan lelang tersebut sehingga proses lelang dapat berjalan dengan lancar. 

Tak hanya pada bidang infrastruktur fisik, pada bidang kesehatan dan lainnya pun serapan anggaran masih belum optimal. Oleh karenanya, pihaknya terus mendorong  OPD-OPD untuk menggenjot serapan anggaran sesuai yang telah direncanakan dalam program kegiatan tahun ini. Sehingga apa yang dicanangkan Wali Kota Tangerang serapan anggaran tahun 2025 bisa mencapai diatas 95 persen.”Harus digenjot serapan hingga akhir tahun dan capaian target bisa diatas 95 persen sesuai yang dicanangkan pak walikota,” jelasnya.

Disinggung terkait adanya pemangkasan Tambahan penghasilan pegawai (TPP), Herman menyebut, pemangkasan TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Tangerang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026. ”Pemotongan TPP ASN sekitar sebesar 10 persen di tahun 2026,. Ini imbas dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Tapi kita akan terus menggenjot PAD secara optimal dari OPD-OPD penghasil,” tandasnya.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kora Tangerang, Decky Priambodo  mengklaim secara keseluruhan program kegiatan Dinas Perkimtan dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah disusun. Hanya saja, dalam program pembangunan fisik, terlebih melalui proses lelang terkadang mengalami kendala. Namun, pada tahun ini, hampir 85 persen serapan anggaran program pembangunan dapat direalisaiskan.”Kalau pembangunan fisik yang berjalan tidak mungkin kita berikan lunas. Jadi secara serapan anggaran hingga Oktober ini di Dinas Perkim ideal lah,” ungkap Decky.

Decky juga mengklaim capaian target program bedah rumah, yaitu 1.000 unit perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang tersebar di wilayah Kota Tangerang telah terealisasikan. Decky  mengatakan, pada tahun 2025 ini pihaknya mengalokasikan anggaran untuk program RTLH sebanyak 1.000 unit. ”Tahun ini kan ada kenaikan anggarannya sebelumnya Rp20 juta. Nah tahun ini Rp30 juta per unit,” katanya.

Dia menyebutkan, data terbaru hingga Oktober 2025 ini program bedah rumah  tercatat sudah 100 persen berjalan. Dari total 1.000 unit RLTH yang tersebar di Kota Tangerang, pihaknya mencatat  95 persen sudah rampung dan 5 persen masih dalam renovasi.”Yang sudah rampung 95 persen, sisanya 5 persen masih berjalan,” sebutnya. 

Sementara itu, Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkab Tangerang di 2025 hingga triwulan tiga masih rendah. Angkanya, pendapat masih 79 persen, serapan anggaran masih 69 persen. Sementara, sisa waktu tahun berjalan hanya tiga bulan.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat mengatakan, neraca akuntansi pemerintah mencatat realisasi Pendapatan Daerah hingga 22 Oktober 2025 mencapai Rp6,89 triliun atau 79 persen dari target Rp8,72 triliun. Sementara realisasi Belanja Daerah tercatat Rp6,52 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp9,48 triliun.”Beberapa sumber pendapatan masih perlu kita optimalkan, terutama retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat pelelangan ikan, dan retribusi pada Labkesda,” jelasnya, Kamis, (23/10).

Di sisi belanja, realisasi anggaran juga masih berjalan di bawah 70 persen. Menurut Hidayat, hal ini bukan akibat kendala teknis, melainkan karena jadwal kegiatan yang memang direncanakan pada akhir tahun.”Serapan belanja relatif rendah khususnya pada paket pekerjaan fisik di Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta sejumlah program pada bagian-bagian di Sekretariat Daerah. Pelaksanaannya memang banyak dijadwalkan pada triwulan IV 2025,” jelasnya.

Hidayat menegaskan pemerintah daerah tetap optimistis target realisasi anggaran dapat tercapai hingga akhir tahun seiring percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas pada periode penutup tahun anggaran.”Kami sudah siapkan langkah percepatan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian,” pungkasnya.

Sumber: