Satu Tahun Andra-Dimyati, Kebijakan Masih ’Ngambang’

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Genap satu tahun kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menakhodai Provinsi Banten dinilai masih belum jelas arahnya. Alih-alih ingin berlari kencang membawa perubahan nyatanya  masih terjebak dalam urusan administratif.

Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, mengatakan bahwa selama satu tahun kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati belum menunjukkan tajinya. Bahkan terkesan hanya perpindahan kepemimpinan dari pejabat sebelumnya.

Salah satu indikator yang mencolok yakni, terus berkutat dalam pengisian jabatan eselon II atau Kepala Dinas yang dibiarkan kosong atau diisi Pelaksana Tugas (Plt) dalam durasi yang sangat lama.”Butuh waktu hampir setahun hanya untuk melantik pejabat definitif. Ini kerugian besar bagi warga Banten,” katanya melalui sambungan telepon seluler, Minggu (22/2).

Tak hanya itu, ia juga menuturkan bahwa kebijakan lebih menonjolkan aspek seremonial dan politisasi nama ketimbang substansi. Seperti program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang seharusnya dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh rakyat, malah terkesan program yang seremonial.

”Kebijakan perubahan signifikan, saya kira masih gitu, masih seremonial administratif peresmian sana sini, kita akan mendorong ekspor ketahanan pangan itu kan sama aja sebenarnya seremonial,” ungkapnya.

Adib mengaku, masalah banjir yang mengepung kabupaten/kota yang ada di Banten juga harus menjadi perhatian. Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus berani mengambil kebijakan untuk membenahi tata ruang secara total.”Andra Soni harus berani mengambil kebijakan tidak populis. Benahi tata ruang secara total! Jangan hanya mengumpulkan Wali Kota dan Bupati tanpa realisasi konkret,” tegasnya.

Maka dari itu, ia menekankan agar Andra Soni dan Dimyati dapat fokus dalam kebijakan monumental. Di mana memiliki fokus pembangunan di setiap tahunnya. ”Misalnya tahun ini fokus total pada infrastruktur dan ruang kelas baru, bukan mengerjakan semuanya tapi hasilnya asal-asalan, alhasil tidak diharapkan oleh rakyat dan tidak berguna untuk rakyat anggaran itu,” jelasnya.

Tak hanya itu, disparitas antara Banten Utara-Selatan, dan soal pengangguran masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan. Selatan perlu sentuhan dari Pemprov Banten sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.”Harusnya menjadi supervisi menjadi jembatan kepentingan pusat dan daerah bagaimana daerah itu bisa berkembang,” terangnya.

Menurut Adib, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini mendapat harapan penuh dari masyarakat sebagai sosok pemimpin yang berasal dari rakyat tanpa embel-embel dinasti. Sehingga akselerasi pembangunan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Kritik Mahasiswa

Terpisah, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Daerah se-Banten melakukan aksi demonstrasi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (20/2).

Tepat satu tahun pasca-dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, mahasiswa memberikan rapor merah terhadap Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah.

Kepemimpinan gubernur saat ini belum memberikan dampak yang nyata, satu tahun pertama masih diwarnai krisis tata kelola lingkungan, ketimpangan infrastruktur antara Banten Utara dan Selatan, hingga praktik pungutan liar tenaga kerja yang kian meresahkan.

Dalam pre-release tuntutannya, mahasiswa menyoroti persoalan spesifik di tiap wilayah. Di Cilegon, lonjakan kasus ISPA hingga 300% akibat polusi industri dan banjir yang tak kunjung usai menjadi sorotan. Sementara di wilayah Selatan, tepatnya Kabupaten Pandeglang, predikat sebagai daerah tertinggal masih melekat kuat dengan simbol kegagalan berupa 18 ribu anak putus sekolah.”Kasus meninggalnya anak usia 11 tahun akibat jalan rusak di Pandeglang adalah luka bagi infrastruktur kita. Banten butuh aksi, bukan sekadar kunjungan seremonial,” kata salah satu orator dalam aksi tersebut.

Sumber: