Aktivitas Truk Tambang Akan Diawasi CCTV

Aktivitas Truk Tambang Akan Diawasi CCTV

Bupati Lebak Moch Hasbi Jayabaya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (19/10). (AHMAD FADILAH/TANGERANG EKSPRES).--

TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Bupati Lebak Moch Hasbi Jayabaya berjanji akan menindaklanjuti keresahan masya­rakat terkait aktivitas armada angkutan tambang yang menimbulkan beberapa masalah.

Seperti, jalan rusak dan becek, polusi, kemacetan, serta kecelakaan lalulintas di jalur yang dilewati oleh mobil angkutan tambang yang terjadi di Kabupaten Lebak. 

Hasbi mendorong agar adanya sinkronisasi peraturan terkait pembatasan waktu operasional mobil angkutan tambang di Provinsi Banten, serta merencakan pemasangan CCTV dan GPS untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas mobil angkutan tambang yang beroperasi di Kabupaten Lebak. 

"Mungkin ada yang bisa kita sinkronisasikan, salah satunya peraturan Peme­rintah Provinsi Banten untuk pembatasan waktu operasional mobil angkutan tambang, dan bila ada anggaran kami di Kabupaten Lebak ingin melakukan pengawasan digital dengan memasang CCTV dan GPS Tracking." kata Hasbi kepada wartawan, Minggu (19/10). 

Belum lama ini, kata Hasbi, ia menghadiri rapat koordinasi tambang dan armadanya bersama Gubernur dan ESDM Banten. Dalam rakor tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik gagasannya mengenai sinkronisasi peraturan terkait pembatasan waktu operasional angkutan tambang yang sama di setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.

"Alhamdulillah gubernur setuju dengan sinkro­nisasi peraturan daerah mengenai pembatasan waktu operasional angkutan tambang di Provinsi Banten, dan setiap kabupaten/kota harus sama dalam pentapan jamnya. Agar angkutan tambang yang beroperasi tidak menimbulkan masalah di jalan ataupun masyarakat," ujarnya.

Juwita Wulandari, Ketua DPRD Lebak mendukung langkah pemerintah dalam antisipasi keresahan masyarakat terhadap armada truk tambang yang akhir-akhir ini menjadi masalah di Lebak. 

"Kami percaya bupati mempunyai komitmen terhadap permasalahan tambang serta armadanya, namun kewengan bupati terbatas, sehingga perlu adanya kolaborasi dengan Pemprov Banten," ucapnya. (fad)

Sumber: