KPK Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemkot, Pelayanan Bukan Cuma Banyak, Tapi Harus Berkualitas

TANGERANGEKSPRES.ID, CIPUTAT — Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) men­dorong pelayanan di Kota Tangsel lebih berkualitas. Ini disampaikan, saat melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, Selasa (14/10).

Direktur Koordinator Su­pervisi Wilayah 2 KPK RI Brig­jen Bahtiar Ujang Purnama sesuai rapat koordinasi tata kelola pemerintah Daerah Kota Tangsel IPKD MCSP 2025 di Aula Blandongan Balai Kota, Selasa, 14 Oktober 2025.

Ujang mengatakan, pihaknya bersama tim hadir di Pemkot Tangsel untuk memberikan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Tangsel. 

”Di dalam pemberian eva­luasi ini, kita mendasari ber­bagai macam skor dalam pro­gram yang dikerjakan di Pemkot Tangsel,” ujarnya ke­pada wartawan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Bahtiar menambahkan, ada 8 aspek strategis KPK merujuk pada 8 area intervensi dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berfokus pada pencegahan korupsi di berbagai sektor. 

”Area-area strategis ini meli­puti perizinan, perencanaan dan penganggaran APBD, pe­layanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengawasan APIP, pengelolaan barang mi­lik daerah, tata kelola dana desa dan pengawasan laporan hasil pemeriksaan (LHP),” tambahnya.

Bahtiar berharap agar Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan jajaran bisa meningkatkan atau mengoptimalkan kembali secara riil (nyata) terhadap 8 area program tersebut.

”Pelayanan-pelayanan pub­lik ini kita berharap tingkat kualitasnya betul-betul riil dan tidak hanya sekadar kuan­titi saja. Artinya banyak kegia­tan tapi, diimbangi dengan hasil yang nyata. Supaya ma­syarakat betul-betul mera­sakan terhadap keberadaan Pemkot Tangsel ini yang di­dukung perangkatnya,” tutur­nya.

Menurutnya, pihaknya juga berharap segala bentuk ke­giatan yang dilakukan didasari dengan integritas yang baik. Supaya segala macam niat atau untuk menyalahgunakan wewenang itu, itu betul-betul hilang. 

”Caranya, tadi kita mem­berikan penguatan integritas kepada Pemkot Tangsel ini, supaya pada saat mereka men­jalankan aroma untuk menyimpang atau korupsi ini, bisa tidak terjadi. Kita per­lu upaya bersama antara Pemkot Tangsel dan KPK. KPK siap untuk mendampingi un­tuk mewujudkan itu di Tang­sel,” tuturnya.

Secara umum pihaknya men­coba mengerjakan ber­sama-sama stake holder dan di Provinsi Banten cukup inten dalam berkomunikasi. ”Kalau tidak salah di Tangsel ini ke­marin skornya paling tinggi Maka saya berikan apresiasi kepada Pak Wali Kota Tangsel didalam tindak lanjutnya un­tuk mengerjakan perbaikan-perbaikan tata pemerintahan,” ungkapnya.

”Saya berharap jangan hanya mengejar mengedar kuantiti skor tapi, betul-betul nyata apa yang dirasakan masya­rakatnya,” tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie me­ngaku, pihaknya mendapat arahan dari KPK dan ada 8 area dalam kaitan pencegahan korupsi. ”Mulai dari perencaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan lainnya dan itu yang dilakukan penaja­man,” ujarnya.

Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, arahan selanjutnya adalah peningkatan peran Inspektorat sebagai APIP yang melekat di Pemkot Tangsel dan mereka harus pro aktif untuk mela­kukan pengawasan mulai dari perencanaan, evaluasi dan lainnya.

Sumber: