23 SPPG Ajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Sekda Kota Tangsel Bambang Noertjahjo (dua kiri) memberikan sambutan saat rapat koordinasi dengan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara di Aula Blandongan Balai Kota, Senin 13 Oktober 2025. -(Tri Budi Sulaksono/Tangerang Ekspres)-
TANGERANGEKSPRES.ID, CIPUTAT — Perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (RI) mengunjungi Kota Tangsel, Senin, 13 Oktober 2025. Kedatangan perwakilan kementerian tersebut dalam rangka rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Rapat yang dilaksanakan di Aula Blandongan, Balai Kota Tangsel dihadiri Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asistensi Deputi Pertanian, Pangan dan Gizi, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ricky Wulan Noviyanthi. Juga Analis Hukum pada Asisten Deputi Hukum, HAM, Imigrasi dan Permayarakatan, Deputi Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Penita Prasasya.
Perwakilan Kementerian tersebut diterima oleh Sekda Kota Tangsel Bambang Noertjahjo dengan didampingi sejumlah kepada dinas di lingkup Pemkot Tangsel, perwakilan kepala sekolah, perwakilan SPPG dan lainnya.
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asistensi Deputi Pertanian, Pangan dan Gizi, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ricky Wulan Noviyanthi mengatakan, pihaknya ditugaskan oleh atasannya untuk melihat perkembangan pelaksanaan MBG di Kota Tengsel.
”Kami ditugaskan pimpinan hanya untuk memotret, melihat pelaksanaan MBG. Kita semua berupaya untuk MBG yang lebih baik pengelolaannya dan semua stake holder siap untuk melaksanaka tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 13 Oktober 2025.
Ricky menambahkan, MBG adalah program pemerintah, program prioritas presiden dan kita semua berupaya mendukung agar berhasil.
”Saya berharap pengelolaan makan bergizi gratis (MBG) lebih baik lagi. Soal menu ada di BGN dan kita hanya mengawal kebijakan agar lebih baik lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepada Dinas Kesehatan Kota Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar mengatakan, saat ini di wilayahnya terdapat 41 SPPG yang terdaftar tapi, baru 29 sudah operasional. ”Dari 29 ini yang sudah proses mengajukan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) baru 23 SPPG,” ujarnya.
Allin menambahkan, dari 23 SPPG tersebut kepala dapurnya harus sudah memiliki sertifikat penjamah makanan. Pihaknya saat ini yang sedang dan telah dilakukan adalah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan kepada SPPG tersebut.
”50 persen dari penjamah makanan di tiap SPBG harus sudah mendapat pelatihan penjamah makanan. Ini kita fasilitasi dengan Dinkes yang mengadakan dan untuk percepagan Kemenkes melakukan pelatihan lewat daring Learning Management System (LMS) Kemenkes,” tambahnya.
Menurutnya, saat melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pihaknya masih menemukan hal-hal yang harus diperbiki karena, semangat percepatan tersebut tetap harus mengedepankan kualitas.
”Jadi pada saat ada hal hal yang harus diperbaiki maka kami mendorong mereka agar memperbaiki dulu, sehingga sertivikat yang dikeluarkan adalah atas nama kualitas,” jelasnya.
Allin mengaku, dari 23 SPPG yang mengajukan tersebut semunya belum punya sertifikat dan sedang berproses.
”Dari inspeksi keselahatan lingkungan akan dilihat, nanti juga akan ada pemeriksaan laboratorium, yakni pemeriksaan airnya, pemeriksaan penjamah makanannya, pemeriksa dari sampel makanannnya dan itu butuh waktu 8 hari sampai keluar hasilnya,” tuturnya.
Sumber:
- Share:
