Orang Tua Siswa Al Izzah Tolak MBG

“Dapur MBG ini sampai se­karang pertama sudah ada ke­pala dapurnya. Kepala da­pur itu dikirim dari BGN, sudah ada. Tinggal pelaksa­naannya dari bagian pusat. Kapan bisa dilaksanakan, itu tergantung bagian pusat. Ka­rena dapurnya sudah dive­rifikasi semaksimal mungkin, sesuai standar BGN,” jelasnya.

Ia menilai penolakan seba­gian wali murid merupakan dinamika yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa MBG merupakan hak setiap anak bangsa tanpa terkecuali.

“Pe­nolakan dari wali murid itu hal wajar saja mungkin ya. Tapi kita di yayasan tujuannya me­ngawal kebijakan dari pe­merintah pusat. Bahwa makan bergizi gratis itu hak anak-anak bangsa Indonesia,” tegasnya.

Wawan juga menyampaikan hasil polling internal yang dilakukan yayasan. Dari selu­ruh wali murid, 72 persen menyatakan setuju dengan pelaksanaan MBG, sementara 25 persen menolak.

“Artinya, mayoritas wali murid siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi mene­gaskan pihaknya sudah me­nerima aspirasi wali murid. Ia juga berjanji memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan berbagai pihak agar tidak terjadi kesalah­pahaman.

“Yang pertama adalah kami menerima aduan dari para wali murid yang ingin segera pertemuan kedua bahwa ini jangan sampai jalan dan ten­tunya kami lengkapi perte­muan dengan dihadirkan dari Kapolres, dari Dandim, dari BGN juga hadir agar men­dengarkan semua agar tidak salah paham ke saya,” kata Budi.

Meski demikian, Budi mene­gaskan dirinya tetap men­dukung program MBG yang merupakan kebijakan Presi­den. Hanya saja, ia menilai sasaran program ini sebaiknya lebih difokuskan kepada warga yang benar-benar mem­bu­tuhkan.

“Saya tegaskan kembali, saya mendukung MBG produk pre­siden, tapi kan presiden juga ingin kepada warga yang membutuhkan. Ya, kalau ini kan kelihatannya SD-nya orang-orang yang mampu ya dan mereka ingin anaknya sesuai dengan catering yang pertama,” ujarnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, turut menanggapi persoalan ini. Menurutnya, polemik yang terjadi perlu dilihat dari sisi kemaslahatan. Bila me­mang lebih banyak yang me­nolak, kata dia, perlu ada ka­jian ulang terhadap pelak­sa­naan MBG di sekolah tersebut.

“Ya, ini memang ada pole­mik. Sebagian orang tua murid menolak adanya MBG. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya melihatnya harus kembali pada kemaslahatan. Kalau memang lebih banyak yang menolak, tentu perlu dikaji ulang. Pemerintah Kota Serang sebenarnya ingin menindak­lanjuti program ini, sekarang baru sekitar 300 sekolah yang menerima manfaat MBG, mulai dari TK, SD, sampai SMP. Masih banyak yang belum. Maka, yang paling berharap dan membutuhkan, itu yang harus diprioritaskan,” pungkasnya. (ald)

Sumber: