Orang Tua Siswa Al Izzah Tolak MBG

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Penolakan ter­hadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul dalam audiensi yang digelar Pe­merintah Kota Serang bersama orang tua siswa dan pihak Yayasan Sekolah Islam Ter­­­­padu (SIT) Al Izzah di Pus­­pemkot Serang, Senin (29/9).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah wali murid me­­­nyatakan keberatan program MBG dilaksanakan di ling­­­kungan sekolah mereka.

Diketahui sebelumnya, Al Izzah telah menyiapkan dapur mandiri untuk penyediaan MBG siswa untuk dijadikan SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi). Dapur ter­­sebut dikelola langsung oleh pihak sekolah dan menjadi salah satu fasilitas yang diper­­­soalkan orang tua murid saat program MBG dari pemerintah hendak masuk ke yayasan.

Orang tua siswa menilai ke­beradaan dapur MBG di dalam se­kolah berpotensi menim­bulkan risiko keselamatan, menambah masalah sampah dan keamanan, serta dinilai tidak tepat sasaran karena siswa Al Izzah dianggap ber­asal dari keluarga yang mampu.

Perwakilan wali murid, Baim Aji, menegaskan bahwa pihak­nya bukan menolak program MBG secara keseluruhan, melainkan keberadaan dapur serta distribusinya di dalam area yayasan. Menurutnya, hal itu justru bisa mengganggu kenyamanan dan memba­hayakan anak-anak.

“Kami wali murid tidak me­nolak program MBG, tapi se­baiknya tempatnya jangan di area yayasan. Silakan saja dilakukan di luar sekolah. Kami sudah membayar SPP dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu mem­biayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam seko­lah?” ujarnya.

Baim menambahkan, selain menolak keberadaan dapur MBG, wali murid juga kebe­ratan jika makanan bergizi itu tetap dibagikan kepada siswa Al Izzah. Menurut me­reka, masih banyak anak se­kolah lain di Kota Serang yang lebih membutuhkan program tersebut. Karena menurut ia para siswa yang bersekolah di Yayasan Al Izzah merupakan siswa yang mayoritas mampu.

“Resikonya, anak-anak harus keluar area sekolah karena kantin dan fasilitas jadi makin sempit. Lalu lalang kendaraan juga menambah risiko kecela­kaan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang kami khawatirkan. Selain itu, ada juga potensi masalah sampah dan keaman­an,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sejak awal Wali Kota Serang telah memberikan dukungan terhadap penolakan wali mu­rid. “Ya, dari awal Wali Kota sudah mendukung penolakan ini. Tapi mungkin ada hal lain di belakangnya,” katanya.

Meski pihak yayasan mena­warkan potongan SPP sebesar Rp150 ribu per bulan atau setara Rp7.100 per porsi apa­bila program berjalan, wali murid menegaskan hal itu bukan solusi.

“Iya, sempat disebut ada potongan SPP sekitar Rp150 ribu per bulan. Tapi bagi kami itu bukan so­lusi. Tetap saja kami menolak,” tegas Baim.

Menanggapi penolakan ter­sebut, Sekretaris Yayasan Al Izzah, Wawan Mulyana, me­nya­takan bahwa sikap yayasan tetap berpedoman pada ke­bijakan Dewan Pembina. Ia menjelaskan, yayasan hanya bertugas sebagai pelaksana teknis dari keputusan yang sudah ditetapkan.

“Kalau sikap yayasan, karena kita memang punya atasan yaitu Dewan Pembina, kita akan berkoordinasi dengan Dewan Pembina terlebih da­hulu. Karena di yayasan itu sifatnya adalah pelaksana tek­nis, jadi kita mengawal kebijakan dari Dewan Pem­bina,” ujarnya.

Wawan menambahkan, saat ini program MBG di Al Izzah juga belum berjalan. Pihak sekolah baru menyiapkan dapur yang telah diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta menunjuk kepala dapur yang dikirim langsung oleh lembaga tersebut.

Sumber: