Beri Sanksi ASN yang Tak Dukung Program Gubernur

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pengamat Ke­bijak­an Publik dari Populi Center, Usep Saeful Ahyar mendorong Pemprov Banten untuk dapat memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak ikut serta mendukung suksesi program yang dica­nangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Hal ini menindakanjuti terkait adanya temuan 86 kendaraan milik ASN yang kedapatan belum membayar pajak ken­daraan bermotor (PKB). Te­muan itu hasil razia yang dila­kukan oleh Bapenda Banten di lingkungan KP3B, Kota Serang, belum lama ini.

Usep mengatakan, saat ini Pemprov Banten tengah men­jalankan program Pemutihan PKB. Namun sayangnya pro­gram tersebut nyatanya tidak disambut baik oleh kalangan ASN Pemprov Banten, malah terkesan abai terhadap pro­gram pemerintah.

 "Tegakkan aturan, kasih sanksi bagi yang membang­­­kang apa­lagi ASN, dan begitu sebaliknya yang taat harus diapresiasi," ka­tanya, Minggu (21/9).

Ia menjelaskan, keengganan sebagian ASN untuk berpar­tisipasi sebagai indikasi ren­dah­­nya motivasi dan pema­haman akan pentingnya pro­gram ter­sebut, yang ber­potensi meng­hambat pen­capaian target pendapatan.

"Dalam konteks manajemen pemerintahan, ketidakikutan ASN dalam program gubernur menunjukkan kurangnya mo­tivasi dan pemahaman akan pentingnya program ini, yang seharusnya dapat meningkat­kan pen­dapatan daerah secara signifikan," terangnya.

Menurut Usep, sikap apatis para pegawai tersebut bisa me­ngancam potensi penda­patan. Oleh karena itu, ia me­ne­kankan perlunya per­bai­kan dalam aspek ke­pe­mimpinan untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh jajaran birokrasi.

"Hal ini me­nan­dakan perlu­nya kepe­mimpinan yang lebih baik dalam mengelola peru­bahan dan meningkatkan komu­nikasi mengenai man­faat program pemutihan pa­jak," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bah­wa pemerintah perlu lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi me­ngenai penting­nya pajak se­ba­gai kontribusi bagi pem­bangunan daerah. Edukasi ini, kata dia, tidak hanya me­nyasar masyarakat umum, tetapi juga para ASN.

"Pemerintah perlu mening­katkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi masya­rakat, baik kepada masyarakat atau ASN agar program yang baik ini dipahami dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov Ban­ten melalui Badan Penda­patan Daerah (Bapenda) mela­kukan razia terhadap kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di KP3B, Kota Serang, Rabu (17/9).

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Har­tawan mengatakan, ber­da­sarkan hasil pendataan pada razia terdapat 86 ken­daraan ASN yang menunggak PKB, dengan potensi pajak mencapai sekitar 200 juta.

"Hasil pendataan ternyata ba­nyak sekali rekan rekan ASN yang menggunakan kenda­ra­annya dan juga kebetulan mereka belum bayar pajak," katanya. 

Puluhan kendaraan yang menunggak pajak tersebut langsung diberikan stiker yang bertuliskan 'kendaraan anda belum membayar pajak'. 

Sumber: