Pejabat Jangan Asal Bicara, Perusuh Orang Luar yang Sengaja Didatangkan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG - Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini di Kota Serang meninggalkan catatan penting bagi semua pihak. Salah satu tokoh pendiri Banten, H. Embay Mulya Syarief, menegaskan bahwa demonstrasi yang berujung kericuhan seharusnya bisa menjadi koreksi bersama. Baik bagi pemerintah, pejabat publik, maupun masyarakat luas.

"Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Ini menjadi koreksi untuk kita semua. Jangan pamer kekayaan, jangan hidup bermewah-mewah, dan jangan asal berbicara,” ujarnya usai rapat Forkopimda di Puspemkot Serang, Selasa (2/9). Embay menyoroti bahwa perilaku pejabat sering kali menjadi pemicu munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia menekankan agar pejabat tidak memamerkan gaya hidup mewah yang justru menimbulkan jarak dengan rakyat. 

Menurutnya, banyak aksi terjadi bukan semata-mata karena tuntutan politik atau ekonomi. Melainkan karena adanya distorsi komunikasi antara pejabat dengan rakyat. “Kalau ada masyarakat yang ingin bertemu atau melakukan aksi, selama sesuai aturan, harus diterima. Pejabat harus lebih peka. Jangan sampai rakyat justru merasa harus mencari perhatian dengan cara-cara seperti itu,” jelas Embay. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa dijamin oleh undang-undang. Namun, cara penyampaian aspirasi harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kesan negatif.

Demonstrasi dijamin undang-undang, asalkan sesuai aturan. Kalau hanya sekadar hura-hura atau penuh kebencian, maka akan diterima dengan kebencian juga. Sampaikan dengan elegan, santun, dan pastikan pesan sampai kepada audiens,” katanya. Selain menyoroti pejabat, Embay juga menyesalkan terjadinya aksi anarkis yang merusak fasilitas umum. Menurutnya, tindakan tersebut jelas merugikan masyarakat.

Fasilitas publik itu milik rakyat, dibangun dari uang rakyat. Jadi kalau ada perusakan atau penjarahan, itu jelas merugikan masyarakat,” ucapnya. Ia pun meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan perusakan, apalagi jika dilakukan oleh pihak luar. “Saya sudah sampaikan kepada Kapolda dan Kapolres agar tidak ragu menindak tegas para perusuh. Apalagi terbukti sebagian yang melakukan perusakan bukan dari masyarakat lokal, melainkan orang luar yang sengaja didatangkan,” tegas Embay.

Menurutnya, momentum kericuhan ini harus dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. “Aksi demo yang terjadi belakangan ini muncul karena ada kesenjangan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, kalau ada rakyat yang ingin datang atau menyampaikan aspirasi, terima dengan baik dan komunikatif. Jangan sampai pejabat justru memamerkan gaya hidup mewah, karena itu hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya.

Bahkan, Embay mengaku sudah pernah menyampaikan hal tersebut langsung di hadapan Presiden. “Bahkan di depan Presiden saya pun sudah menegaskan, pejabat jangan sampai pamer gaya hidup mewah. Ini pesan penting agar tidak semakin menimbulkan jurang pemisah dengan masyarakat,” ujarnya. Senada dengan Embay, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Ia menyebut kondisi Kota Serang saat ini masih kondusif pascademo.

Alhamdulillah, kondisi saat ini baik nasional maupun daerah sudah mulai mereda. Harapan besar dari pemerintah pusat, kita sebagai daerah bisa menjaga kondusivitas masing-masing wilayah sesuai dengan keinginan kita semua,” kata Budi. Ia menekankan bahwa demonstrasi boleh dilakukan, namun harus sesuai aturan dan tidak berujung anarkis. “Demonstrasi itu boleh, bahkan dilindungi undang-undang. Tapi jangan sampai berubah menjadi tindakan anarkis seperti penjarahan dan perusakan, karena hal itu jelas tidak dibenarkan. Presiden pun sudah menegaskan bahwa aksi anarkis akan ditindak sesuai proses hukum,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, Budi menyatakan dirinya siap berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan. “Saya berkewajiban menjaga kondusivitas bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ulama. Bahkan tadi kami juga membahas soal maraknya balap liar di jalan protokol. Ke depan, kami bersama para tokoh akan turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi anak-anak muda agar tidak melakukan hal tersebut,” katanya.

Lebih jauh, Budi mengaku sepakat dengan masukan para tokoh masyarakat yang meminta pejabat menghindari gaya hidup hedon. Menurutnya, pejabat harus hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. “Saya sepakat, pejabat tidak boleh hidup bermewah-mewah. Kita harus tampil sederhana, apa adanya, turun langsung ke masyarakat, dan memberikan pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pejabat dituntut hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan, bukan hanya menerima laporan dari bawahan.

“Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, pejabat harus hadir, bukan hanya menerima laporan dari bawahan. Jadi pesan pentingnya, selain menjaga kondusivitas, para pejabat juga harus menjauhkan diri dari gaya hidup hedon dan glamour,” ujarnya.

Budi berharap, dengan adanya evaluasi bersama pascademo, ke depan tidak ada lagi aksi anarkis yang merugikan masyarakat. “Demonstrasi adalah hak rakyat, tetapi jangan sampai merusak. Mari kita jaga Kota Serang agar tetap kondusif, sehingga pembangunan, perdagangan, dan ekonomi bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (mg-8)

Sumber: