Pemkab Serang Dinilai Tidak Konsisten, Puluhan Aset Belum Diserahkan ke Kota Serang

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Pe­merintah Kota Serang hing­ga kini belum tuntas meski sudah hampir 18 tahun sejak Kota Serang resmi berdiri.

Sejumlah aset strategis masih dikuasai Kabupaten, padahal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mene­gas­kan kewajiban penyerah­an seluruh aset sesuai keten­tuan perundangan.

Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, Subagyo, menjelaskan bahwa persoalan penyerahan aset ini sebenarnya sudah per­nah difasilitasi oleh ber­bagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinator dan Su­pervisi Pencegahan (Kor­sup­gah) dan Pemerintah Provinsi Banten. Namun hingga saat ini, prosesnya belum berjalan maksimal.

“Pak Wali sudah meme­rin­tahkan agar persoalan ini di­tindaklanjuti. Karena me­nyang­kut efisiensi, khususnya pembangunan gedung baru. KPK pernah menyampaikan agar kita tidak membangun gedung pemerintah sampai penyelesaian penyerahan aset dari Kabupaten Serang. Tapi sudah 18 tahun, masih banyak aset yang belum diserahkan, bahkan aset strategis,” ujar Subagyo, Minggu (24/8).

Menurutnya, Pemkot Serang berencana kembali bersurat ke KPK untuk mem­perta­nya­kan komitmen dan me­ne­gaskan konsistensi terhadap aturan yang sudah jelas. “Nanti kita akan bersurat kembali ke KPK, sekaligus meminta fasilitasi agar persoalan ini benar-benar dituntaskan,” katanya.

Subagyo menjelaskan, per­soalan ini sudah pernah dikaji sejak lama. Pada 2008, Pemkab Serang pernah bersurat ke Kemendagri terkait penafsiran pasal mengenai pengalihan personel dan aset dalam Un­dang-Undang Nomor 32 Ta­hun 2007 tentang Pem­bentukan Kota Serang.

Surat tersebut kemudian dijawab oleh Kemen­dagri melalui surat nomor 876/550/Otda tahun 2008, yang menegaskan bahwa seluruh aset yang berada di wilayah Kota Serang wajib diserahkan kepada Pemkot Serang.

“Jawaban Kemendagri sangat jelas, tidak ada multitafsir. Kalimat ‘sebagian’ dalam Un­dang-Undang itu bermakna seluruh aset di wilayah Kota Se­rang harus diserahkan. Namun sampai sekarang Pem­kab Serang tidak konsis­ten. Mereka justru menahan sekitar 10 aset yang seharusnya diserahkan,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Subagyo, jumlah aset yang belum di­­­serahkan kemungkinan lebih banyak dari 10 unit. Ber­dasar­kan catatan, setidaknya masih ada sekitar 18 aset yang di­kuasai Pemkab Serang.

“Yang pasti lebih dari 10. Kalau tidak salah, masih ada 18 aset yang belum diserahkan. Ini jelas menghambat kewenangan dan pelayanan Pemkot Se­rang,” ujarnya.

Meski begitu, Pemkot Serang tetap membuka ruang komu­nikasi. Subagyo mengungkap­­kan bahwa pada pertemuan terakhir yang difasilitasi oleh Pemprov Banten, ada rencana penyerahan salah satu aset, yakni kantor Dinas Kepen­dudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Se­rang, pada akhir tahun ini.

“Memang ada informasi akhir tahun akan ada penye­rahan aset Disdukcapil. Tapi untuk aset lainnya, belum ada kejelasan. Karena itu kami perlu mengirimkan surat resmi kembali, agar ada kepastian hukum dan dorongan dari KPK maupun Kemendagri,” tutur Subagyo.

Ia menegaskan, Pemkot Se­rang tidak akan berhenti memperjuangkan hak atas aset yang seharusnya menjadi milik daerahnya. Sebab, aset tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran pem­ba­ngunan serta pelayanan publik.

“Ini bukan hanya soal aset, tetapi juga soal kepastian hukum dan konsistensi dalam melaksanakan Undang-Un­dang. Kita berharap KPK dan Kemendagri benar-benar bisa memfasilitasi penye­lesaian ini, agar tidak terus berlarut-larut,” pungkasnya. (ald)

Sumber: