Pemkot Harus Siapkan 5 Ha untuk PSEL

Salah satu poin revisi pada Perpres tersebut yakni, peng­hapusan tipping fee yang se­belumnya dibebankan ke pemerintah daerah. Pada Per­pres tentang PSEL tersebut seluruhnya disederhanakan oleh Presiden Prabowo Su­bianto. 

”Revisi Perpres 35 Tahun 2018 tentang PSEL opera­sio­nalnya disederhanakan oleh pak Presiden, salah satu poin tidak ada lagi tipping fee. Jadi semuanya dari sub­sidi pem­belian listrik,” ungkap Hanif. 

Dia menyampaikan, pihak­nya saat ini tengah menunggu klarifikasi akhir terkait biaya subsidi untuk pemerintah da­erah yang menjalankan program PSEL tersebut salah satunya Kota Tangerang. Na­mun demikian, Presiden Pra­bowo Subianto tengah me­nyiapkan anggarannya dengan cermat. 

”Dalam revisi Perpres itu ada namanya subsidi pembe­lian langsung listriknya ang­kanya sekitar 20 sen dolar per KWH. Nah ini sedang didalami menyangkut aspek hukum dan penganggarannya,” kata Hanif.

”Kesiapan anggaran peme­rintah pusat juga tentu perlu dilihat dan dicermati dari ma­ta anggarannya. Karena ini penting, kalau tidak hati-hati khawatir akan jadi prob­lem di kemudian hari. Ini se­dang saya susun Insya Allah segera, karena sudah final, sudah harmonisasi,” sambung­nya.

Dia menyebut, pihaknya sa­at ini tengah menyusun persiapan percepatan peri­zinan untuk program PSEL. Seluruh kepala daerah bersa­ma organisasi perangkat da­erah (OPD) terkait sudah di­instruksikan dalam rapat terbatas terkait percepatan pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy melalui Badan Pengelola In­vestasi (BPI) Danantara.

Terlebih, pemerintah daerah juga untuk menyiapkan desain lokasi pengoperasian Program PSEL tersebut. 

”Bapak Presiden mengingat­kan kepada kami, bahwa se­mua perizinan ditargetkan harus selesai di Desember ini. Sehingga Januari 2026 bisa ground breaking pem­bangunan di semua unit. Mung­kin perlu waktu dua tahun untuk operasionalnya,” pungkasnya. (ziz)

Sumber: