Hasi Reses DPRD Kota Serang, Mayoritas Soroti Infrastruktur dan SPMB

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Dewan Per­wa­kilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang telah menun­­tas­kan kegiatan reses masa sidang tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, para legis­­lator turun langsung ke ma­­syarakat untuk menjaring aspirasi, kritik, serta keluhan yang berkembang di tengah warga. 

Hasil reses ini nan­­tinya akan menjadi bahan pen­ting dalam menyusun arah pem­bangunan daerah, ter­utama menjelang pem­bahasan Rencana Pemba­ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peren­canaan anggaran 2026.

Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis, mengatakan bahwa mayoritas aspirasi masya­­­rakat yang diterima dewan masih berkutat pada per­soalan klasik, seperti ma­salah infrastruktur dasar serta polemik dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

"Aspirasi mereka perlu dide­ngarkan dan disalurkan oleh dewan secara langsung sehing­ga harus menjadi prioritas. Di dewan, kami akan maksi­malkan hasil reses ini untuk dikawal karena sebentar lagi kita akan rapat pembahasan RPJMD untuk arah pemba­ngunan kita selama lima tahun ke depan. Juga akan ada pem­bahasan anggaran untuk tahun 2026," kata Farhan.

Farhan menjelaskan bahwa persoalan infrastruktur men­jadi keluhan yang paling ba­nyak disampaikan oleh ma­syarakat dari berbagai keca­matan. Warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang belum tersentuh pem­ba­ngunan, terutama di kawasan perkampungan yang dinilai masih tertinggal dibanding wilayah perkotaan.

“Ini masalah normatif tapi tetap penting. Masih banyak kampung-kampung di Kota Serang yang belum terlayani dengan baik infrastruktur dasarnya. Ini bukan isu baru, tapi penyelesaiannya memang belum merata,” ungkapnya.

Selain itu, persoalan pen­didikan juga turut mencuat dalam reses kali ini. Banyak orang tua siswa mengaku kecewa karena anak-anak mereka gagal diterima di sekolah negeri saat proses SPMB berlangsung. Akibatnya, tidak sedikit yang terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.

"Keluh kesah soal pene­rimaan siswa baru juga banyak disampaikan. Banyak yang gagal masuk sekolah negeri dan akhirnya terpaksa ke swas­ta. Ini akan menjadi ba­han evaluasi kami untuk per­baikan pelaksanaan di tahun depan," ujar Farhan.

Farhan juga mengkritisi sis­tem zonasi dan mekanisme non-akademik yang dinilai subjektif dan membuka ruang praktik titip-menitip. Ia me­nilai perlu ada sistem peni­laian yang terukur, seperti menggunakan nilai ujian atau NEM.

“Kalau kita melihat carut-marutnya sistem sekarang, lebih baik ke arah yang bisa diukur secara kuantitatif, seperti nilai ujian (NEM). Kita tahu sendiri maraknya titip-menitip, dan itu sulit diawasi karena penilaiannya subjektif. Termasuk sistem zonasi juga masih menimbulkan persoal­an,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menin­dak­lanjuti hasil reses DPRD dan aspirasi masyarakat.

Ia me­ngatakan bahwa mayo­­ritas aspirasi yang disampaikan berkutat pada isu infrastruktur, mulai dari jalan, drainase, hingga keluhan soal pendi­dikan dan mekanisme SPMB.

“Hasil reses kebanyakan soal infrastruktur, jalan, drainase, kemudian juga soal sekolah, soal SPMB dan lain-lain. Yang pasti, hasil dari reses dan aspirasi warga akan direa­lisasikan melalui anggaran perubahan tahun depan, yaitu di perubahan 2026,” ung­kapnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem perencanaan pemba­ngunan daerah, terdapat dua jalur utama yaitu dari DPRD dan dari pemerintah kota. Masing-masing memiliki sa­luran aspirasi tersendiri, baik melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan maupun hasil musrenbang dari pemerintah.

Sumber: