Ada Kejanggalan Jalur Prestasi, Dindik Akui Lamban Sosialisasi SPMB

Ada Kejanggalan Jalur Prestasi, Dindik Akui Lamban Sosialisasi SPMB

DISKUSI: Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa memaparkan temuan penelusuran SPMB dalam diskusi bersama awak media di KP3B, Kota Serang, Kamis (17/7/2025).- - Syirojul Umam/Tangerang Ekspres-

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG - Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengaku banyak menerima aduan serta kejanggalan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri 2025 di Provinsi Banten. Salah satunya terkait dengan hasil seleksi nilai yang pada jalur prestasi non akademik. Ia mengatakan, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 261 Tahun 2025 yang mengatur teknis SPMB tingkat SMA, dan SMK, disebutkan bahwa bobot nilai rapor maksimum 100, dan bobot nilai sertifikat 90, atau dengan total nilai sebesar 190. 

Namun pada praktiknya, Yeremia menemukan bobot nilai pada jalur prestasi non akademik telah melebihi batas maksimum.  Bahkan berdasarkan pantauan Tangerang Ekspres pada https://spmb.bantenprov.go.id/030501/hasil ditemukan nilai tertinggi sebesar 240,14 di SMAN 1 Kota Tangerang. "Kita semua bisa cek langsung di website spmb.bantenprov.go.id, banyak sekolah yang mencatat skor jalur prestasi non akademik di atas 200. Padahal menurut Kepgub, skor maksimal itu 190," katanya usai diskusi bersama awak media di KP3B, Kota Serang, Kamis (17/7).

Menurutnya, hal tersebut dinilai cukup ganjil. Sebab skor maksimal nilai rapor yang sempurna nampaknya tidak mungkin. Apalagi skor sertifikat 90 poin itu bagi peraih juara satu internasional. "Apakah mungkin ada anak yang memiliki nilai sempurna dari semester satu sampai lima? Ini yang menjadi catatan kita, dari mana sisa nilai lebih itu didapat," ungkapnya.

Maka dari itu, perlu ada penelusuran lebih untuk mengetahui penyebab adanya keganjilan terlebih. Bahkan berdasarkan laporan terdapat juga dugaan adanya permainan sistem penerimaan SPMB yang melibatkan operator sekolah. "Perlu dicari lebih dalam apakah di sistemnya berkaitan dengan pembobotan atau seperti apa ketika verifıkasi? Dan memang ada juga laporan dugaan andil dari pihak operator yang punya akses langsung ke dalam input data," tuturnya. 

Ia juga menanggapi terkait dengan proses verifikasi jalur prestasi non akademik yang tidak serempak dilakukan di semua sekolah. Di mana terdapat beberapa sekolah yang melakukan verifikasi lewat tes langsung untuk mengetahui keaslian prestasi, dan ada juga yang sebaliknya. Hal ini juga tidak atur secara jelas dalam juknis yang telah diterbitkan. "Seperti di wilayah Tangerang ada beberapa sekolah yang melakukan ada juga yang tidak. Ini tidak jelas dalam juknis, dan ini membuat proses seleksi jadi tidak adil dan rawan manipulasi," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyayangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SPMB. Terlebih juknis yang dikeluarkan H-5, membuat SPMB menimbulkan kisruh di masyarakat. "Keterlambatan sosialisasi ini menimbulkan berbagai reaksi masyarakat, seperti di Tangerang Selatan yang menutup akses ke sekolah, karena banyak siswa yang tidak diterima lewat jalur domisili," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dindikbud Banten, Lukman seolah menampik tuduhan terkait dugaan adanya permainan yang dilakukan oleh operator sekolah. Hal tersebut harus dibuktikan langsung, dan dilaporkan untuk ditindaklanjuti. "Ya, silakan dibuktikan. Kalau betul itu ada, valid datanya, orangnya jelas, laporkan ke kita, kalau dia PNS atau non PNS kan sudah menjadi kewenangan kita. Kita akan diproses. Tapi kalau hanya indikasi saja, kita kan juga bingung," katanya.

Bahkan bila temuan tersebut benar terbukti maka secara tegas akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. "Enggak apa-apa silakan disampaikan, itu kan pasti akan kita sampaikan ke BKD dan Inspektorat. Diproses kalau dia PNS ya secara disiplin pegawai PNS gitu," jelasnya. Namun, Lukman juga mengakui proses sosialisasi yang dinilai lamban menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan SPMB di tahun berikutnya. 

Iya ini bagian dari evaluasi kita ke depan agar bagaimana ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Karena memang kemarin tidak semua orang tua mengikuti sosialisasi. Sehingga, informasi itu tidak tersampaikan secara seluruhnya kepada masyarakat," ungkapnya. (mam)

Sumber: