Masalah Banjir Hingga Efisiensi Anggaran, Kepala Daerah di Banten Curhat ke Ketua MPR

Masalah Banjir Hingga Efisiensi Anggaran, Kepala Daerah di Banten Curhat ke Ketua MPR

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mendengarkan laporan dari perwakilan kabupaten/kota dalam kunjungan kerja­nya ke Provinsi Banten, yang berlangsung di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (14/7/2025). (Foto: Syirojul Umam/Tangerang Ekspres)-Syirojul Umam-Tangerang Ekspres

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menerima berbagai laporan dari Pemprov Banten, dan Kabupaten/Kota yang ada di Banten. 

Paling banyak terkait dengan keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan akibat dampak efısiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan dalam kunjungan MPR ke Provinsi Banten, di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (14/7). 

Turut hadir dalam kunjungan anggota DPR Anisa Mahesa, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, instansi vertikal, dan beberapa kepala OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten.

 "Hasil ini menunjukkan ada keterbatasan finansial di daerah, keterbatasan itu ada karena lebih besar kebutuhan yang diperlukan. Juga satu sisi ada efısiensi," kata Muzani dalam paparan.

Namun kata politisi Gerindra ini, efısiensi anggaran jangan dijadikan alasan penyebab kemampuan daerah yang berkurang. Apalagi alasan efisiensi yang dilakukan untuk memangkas anggaran yang tidak perlu.

 "Jangan juga jadi alasan kemampuan daerah menjadi menyempit. Karena efısiensi ini di satu sisi justru cara penganggaran baru dari periode-periode sebelumnya, dan ini dilakukan di banyak tempat mulai dari kementerian, lembaga, pemprov, bahkan kabupaten/kota," ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada daerah untuk berinovasi mencari sumber pendapatan lain. Seperti memanfaatkan berbagai  aset daerah menjadi sumber pendapatan, menarik investasi, maupun terkait dengan kemasyarakatan seperti pariwisata, maupun UMKM. 

"Inovasi yang dilakukan daerah tidak akan terasa langsung, mungkin baru akan dirasakan pada pertengahan 2026, untuk mengganti pembiayaan dan penyesuaian anggaran. Kalau sekarang dirasa pasti kurang, kurang, dan kurang," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Muzani juga telah mendefinisikan beberapa masalah lain. Terutama yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian PUPR, seperti jalan desa, hingga masalah banjir yang kerap terjadi akhir-akhir ini. 

Beberapa hal lainnya, terkait dengan perhubungan, kesehatan, dan pertanian. Ia meminta kepada bupati wali kota, dan Gubernur Banten untuk mengkompulasikan berbagai masalah, yang nantinya akan diarahkan untuk pertemuan dengan Kementerian PUPR dan kementerian lainnya yang bersangkutan.

"Silahkan kompulasikan yang dipimpin oleh Gubernur Banten. Nanti akan saya kawal apa jawaban dari Menteri PUPR itu. Begitu juga dengan masalah lainnya," paparnya. 

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, kedatangan Ketua MPR diharapakan dapat membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat terkait dengan berbagai masalah yang terjadi di Banten.

Salah satunya terkait dengan permasalahan sungai, yang saat ini mengalami pendangkalan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, seperti yang terjadi di Tangerang Raya beberapa waktu lalu.

Sumber: