Blangko Langka, 50.000 Warga Pakai Suket

SERPONG-Blangko KTP-el yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel langka. Hal ini membuat sekitar 50.000 warga yang mengurus KTP-el diberi Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP-el. Kepala Disdukcapil Kota Tangsel Dedi Budiawan mengatakan, terkait kelangkaan blangko KTP-el tersebut sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. "Saya sudah mengusulkan pengadaan blangko sendiri tapi, itu tidak mudah," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Rabu (30/10). Budiawan menambahkan, saat ini pemerintah pusat juga tengah mencari cara agar perubahan kewenangan pengadaan blangko KTP-el yang semula ditangani pusat, bisa ditangani pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dilakukan, Dukcapil Kota Tangsel siap untuk mengadakan sendiri blangko tersebut. "Saat ini pemerintah pusat juga sedang mencari perubahan aturan regulasi jika memang aturan pengadaan blangko akan diserahkan ke daerah. Kalau diserahkan kita siap dan APBD kita mampu untuk itu," tambahnya. Masih menurutnya, untuk melakukan perubahan tersebut, pemerintah pusat harus mengubah undang-undang administrasi kependudukan (Adminduk). Karena salah satu pasal di situ disebutkan kalau pengadaan blangko KTP-el urusan pemerintah pusat. Saat ini sedang mencari perubahan regulasi agar blangko bisa diserahkan ke daerah. Pemerintah pusat juga sedang mempersiapkan pengadaan blangko di daerah-daerah nantinya, melalui sistem e-katalog. "Mungkin semua itu perlu waktu dan sambil menunggu waktu berjalan, pengadaan blangko bisa segera teratasi paling tidak secara bertahap,” jelasnya. Budiawan menuturkan, Dukcapil Kota Tangsel tiap hari melayani 1000 masyarakat yang mengurus KTP-el dengan beragam kepentingan. Sejak April sampai April lalu Dukcapil hanya menjadat jatah blangko KTP-el 500 keping per minggu, Juli mendapat 500 keping untuk dua minggu, September dan Oktober mendapat 500 keping per bulan. "KTP-el yang kita keluarga hanya yang benar-benar urgent, contohnya untuk buat paspor bantu warga miskin buat BPJS dan lainnya," tuturnya. (bud)

Sumber: