Pemkab Banyumas Terkesan Program Gebrak PaKumis

TIGARAKSA – Pemerintah Kabupaten Banyumas ikut belajar serta bertukar informasi Gerakan bersama rakyat berantas kawasan kumuh dan miskin (Gebrak PaKumis) Plus. Program unggulan milik Pemkab Tangerang. Selain itu, Pemkab Banyumas mempelajari program penanggulangan sanitasi pondok pesantren (Sanisek) dan sanitasi sekolah (Sanisek). Serta, program gerakan pembangnan masyarakat tepi pantai (Gerbang Mapan). Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakanan (DPPP) Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansah mengatakan, Pemkab Tangerang mengapresiasi langkah dari Pemkab Banyumas telah datang dan bertukar informasi pembangunan. Serta, sudah berdiskusi mengenai perkembangan dari program penanganan kawasan kumuh. “Roh kita sama, kita dari dinas pemukiman sama tugasnya, sama-sama membenahi pemukiman, kumuh, perkotaan dan sebagainya. Kita bukan sekedar belajar akan tetapi saling bertukar informasi dan pengalaman. Kiranya kedepan kita bisa melaksanakan pengalaman di daerah masing-masing,” katanya usai pertemuan dengan Pemkab Banyumas di Ruang Rapat Parakan Gedung Lintas PU Puspemkab Tangerang, Kamis (17/10). Kata Iwan, penanganan kawasan kumuh dan miskin tidak pernah terlepas dari peran penting lintas organisasai perangkat daerah (OPD). Ia mengungkapkan, hingga 2019 masih ada sekira 252 kawasan yang masuk kategori kumuh. Sehingga, pemerintah daerah menambah postur anggaran Gebrak PaKumis Plus. “Kita juga tadi sampaikan secara kebijakan, teknis. Serta, ada peran lintas dinas/badan yang mendukung, lalu dari kecematan hingga fasilitator KemenPUPR. Serta, kita sebutkan postur anggaran tahun ini Rp20 miliar untuk rehab rumah dan Rp40 miliar untuk pembenahan sanitasi, pembangunan IPAL komunal dan lainnya yang bukan pembangunan rumah,” jelasnya. Menanggapi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkab Banyumas, Junaidi mengatakan, Pemkab Tangerang dinilai berhasil dalam penanganan kawasan kumuh dan miskin. Menurutnya, ada penanganan yang ditangani program tanpa dan melalui Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). “Bisa kita nilai berhasil dalam penanganan kawasan kumuh dan miskin, sehingga kita tertarik untuk belajar tukar pikiran, tukar informasi. Tentang bagaimana stategi untuk menangani kawasan kumuh di Kabupaten Banyumas,” jelasnya. Junaidi mengungkapkan, peran sentral Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) mengakomodir dan menyatukan peran dari berbagai OPD. Hal ini, kata Junaidi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam penanganan kawasan kumuh dan miskin. “Ini yang akan kita adopsi. Ini sangat menarik sekali, di sini ada pencegahan dan penanganan kawasan kumuh. Ada yang didampingi kegiatan Kotaku dan ada yang tidak didampingi Kotaku. Selain itu juga pentingnya pencegahan. Apa yang kita peroleh hari ini akan diimplementasikan di 2020 dan selanjutnya,” tutupnya. (mg-10/mas)

Sumber: