Mahasiswa Desak Perubahan Kebijakan Nasional

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi unjuk rasa di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Rabu (17/6). Aksi yang mengusung tema "Menjemput Revolusi Menuju Indonesia Bangkrut" itu menjadi wadah mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa melakukan long march dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka menilai Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten, Syahid, mengatakan kondisi ekonomi nasional saat ini perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

"Kami menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Mahasiswa juga menyoroti kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, mereka mengkritisi berbagai dugaan kasus korupsi yang terjadi di sejumlah lembaga negara serta pelaksanaan program pemerintah yang dianggap belum tepat sasaran.

Dalam pernyataan sikapnya, KBM UIN Banten turut menyoroti sejumlah isu nasional lainnya, mulai dari sektor pendidikan, proyek strategis nasional, pengelolaan wilayah pesisir, hingga revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.

Mereka menilai sejumlah pasal dalam regulasi tersebut berpotensi memperluas kewenangan aparat dan mengancam kebebasan sipil serta prinsip demokrasi. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah dan DPR meninjau kembali serta mencabut pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Selain isu kebijakan, mahasiswa juga mendesak penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Mereka menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijamin negara.

Dalam aksi tersebut, KBM UIN Banten menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Kedua, membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Ketiga, meninjau kembali dan mencabut pasal-pasal bermasalah dalam UU Polri dan UU TNI. Keempat, membebaskan serta menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa yang ditahan akibat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi. Kelima, menghentikan pemborosan anggaran negara dan memprioritaskan penggunaan APBN untuk kebutuhan mendesak masyarakat.

Syahid menegaskan gerakan mahasiswa akan terus hadir sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Ia juga mengajak berbagai elemen masyarakat, seperti buruh, petani, nelayan, pengemudi ojek online, dan kelompok masyarakat lainnya untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.

"Kami ingin memastikan suara rakyat tetap didengar. Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi terwujudnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," katanya. (ald)

Sumber: