Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah, Hati-hati Jebakan Hukum

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan terkait tantangan menjadi kepala daerah di Indonesia. Diantaranya hati-hati dengan jebakan hukum. 

Hal itu diungkapkan saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).

Bima Arya mengatakan, bahwa saat ini para kepala daerah menghadapi lima tantangan utama, mulai dari dinamika lokal, isu nasional, hingga kondisi geopolitik.”Saat ini ada lima tantangan kepala daerah. Pertama, faktor geopolitik yang sebelumnya jarang menjadi perhatian. Kedua, mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), desa nelayan, dan janji politik kepada konstituen,” katanya.

Lebih lanjut, tantangan berikutnya memahami algoritma media masa kini serta kewaspadaan tinggi terhadap potensi pelanggaran hukum.”Kelima, harus superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyampaikan pesan dan arahan Mendagri Tito Karnavian terkait fungsi ganda gubernur.”Gubernur memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kepala daerah otonom dan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Gubernur bertugas mengkoordinasikan kebijakan nasional dengan para bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja yang rutin,” tegasnya.

Ia menambahkan, gubernur harus memimpin langsung program kerja prioritas, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, serta terus memberi teladan integritas kepada bupati dan wali kota.”Gubernur juga harus membangun hubungan kerja yang konstruktif bukan transaksional dengan Forkopimda, serta memberikan perhatian serius terhadap kejelasan batas wilayah kabupaten, kota, hingga desa,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni, mendukung penuh kegiatan Raker APPSI 2026, yang fokus membahas pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta pajak air permukaan. Menurutnya, pemberdayaan UMKM mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Sementara itu, terkait pajak air permukaan, Andra menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari, bukan sekadar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).”Provinsi Banten sebagai daerah industri memandang isu air permukaan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan,” katanya.(mam)

Sumber: